Lampu Kuning untuk Komunikasi Menteri Kabinet Merah Putih

Belum genap satu minggu setelah pelantikan, Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sudah menghadapi sorotan tajam. 

Bukan karena kebijakan besar, melainkan oleh serangkaian blunder komunikasi yang dilakukan oleh beberapa anggota kabinet baru. 

Sejak awal, Prabowo tampaknya sudah mengingatkan para menterinya untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dengan media massa. 

Namun, masih ada yang luput dari perhatian, menyebabkan serangkaian pernyataan kontroversial yang justru berpotensi mengganggu kinerja kabinet.

Beberapa contoh nyata sudah mencuat ke permukaan. Mulai dari pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yusril yang kontroversial mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat, hingga Menteri HAM baru, Wanggai, yang memicu reaksi publik setelah mengajukan permintaan anggaran fantastis sebesar 20 triliun rupiah. 

Selain itu, ada pula insiden seorang menteri yang menggunakan kop surat resmi kementerian untuk undangan pribadi, dan polemik dari kementerian pendidikan terkait pembaruan kurikulum dan UN. Di antara yang paling mendapat sorotan adalah Kepala Badan Sertifikat Halal yang mengeluarkan pernyataan mengenai sertifikasi yang menimbulkan kebingungan publik.

Padahal, saat para menteri diminta keluar dari rapat kabinet pertama mereka, beberapa di antaranya sempat diminta oleh wartawan untuk berbagi hasil diskusi. 

Namun, dengan tegas mereka menolak dan menyarankan menunggu konferensi pers resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 

Ini menunjukkan bahwa instruksi untuk menjaga komunikasi sebenarnya sudah ditekankan di awal, tetapi penerapan di lapangan rupanya belum sepenuhnya konsisten. 

Beberapa menteri tampaknya belum sepenuhnya menyadari bahwa apapun yang mereka katakan kepada media akan menjadi konsumsi publik, yang dapat berdampak luas jika tak dikelola dengan bijak, terutama menyangkut kebijakan strategis.

Di satu sisi, transparansi memang penting. Menutup diri dari media bisa dianggap tidak transparan dan bahkan menghambat kebebasan pers.