Pidato Perdana Kabinet Prabowo: Tegas dan Ultimatum Bagi yang Tidak Sesuai Arah Kebijakan Pemerintah

Hari pertama Rapat Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai dengan pidato perdana Prabowo di hadapan seluruh anggota kabinetnya. 

Dengan gaya khasnya yang tegas, lugas, dan to the point, Prabowo menyampaikan pengarahan yang diharapkan menjadi kompas utama bagi para menteri dalam menjalankan tugasnya. 

Tanpa basa-basi, Prabowo menegaskan arah prioritas pemerintahannya dan mengeluarkan ultimatum keras bagi mereka yang tidak siap bekerja keras untuk rakyat.Pidato tersebut kembali menegaskan visi dan program prioritas yang sebelumnya telah ia paparkan saat pelantikan.

 Poin-poin utamanya adalah menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, serta memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia, terutama anak-anak, mendapatkan akses ke makanan bergizi gratis.

 Prabowo juga menekankan pentingnya efektivitas keuangan negara, pemberantasan korupsi, dan menuntut kesungguhan dari setiap anggota kabinet untuk bekerja sekeras-kerasnya untuk rakyat.

Namun, ada satu bagian dari pidatonya yang menarik perhatian lebih: ultimatum keras yang ia keluarkan. 

Prabowo menegaskan bahwa bagi siapa saja yang tidak bekerja sesuai dengan prioritas pemerintah atau yang tidak sanggup mendukung kebijakan tersebut, ia mengimbau untuk "lebih baik keluar" atau akan "diistirahatkan" dari posisinya. 

Pesan ini jelas menunjukkan betapa besar harapan dan tuntutan yang ia emban kepada anggota kabinetnya, bahwa pemerintahan kali ini tidak akan memberi ruang untuk setengah-setengah dalam pelayanan kepada rakyat.

Prabowo juga menyinggung soal ukuran kabinetnya yang cukup besar, sesuatu yang sempat dipertanyakan oleh berbagai pihak. 

Menurutnya, jumlah anggota kabinet ini memang diperlukan mengingat besarnya Indonesia, dengan tantangan-tantangan kompleks yang ada di tiap sudut negeri. 

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya, ekonomi, dan politiknya, memang membutuhkan manajemen yang komprehensif.