Pengalaman pribadi Prabowo dalam pemilu yang ketat, serta efek polarisasi yang dialaminya, mungkin menjadi salah satu alasan mengapa ia sangat menekankan demokrasi yang memprioritaskan persatuan. Prabowo menyadari bahwa dua kali kekalahannya dalam pilpres sebelumnya membawa dampak besar terhadap persatuan bangsa. "Kita perlu suasana kebersamaan, persatuan, kolaborasi, bukan cekcok yang berkepanjangan," katanya.
Lebih dari sekadar mengatasi polarisasi politik, Prabowo juga ingin mengajak para pemimpin untuk menunjukkan kebijaksanaan, cinta budaya, dan rasa bangga terhadap tradisi bangsa. Ini mencerminkan visinya untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. "Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, yang arif, bijaksana, mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri," tegas Prabowo.
Mewujudkan Cita-Cita: Demokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat
Prabowo tidak hanya bicara tentang demokrasi dalam konteks politik, tetapi juga bagaimana demokrasi bisa menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. "Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa tertawa," ujar Prabowo, mengacu pada impian untuk melihat rakyat kecil hidup bahagia dan sejahtera.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,54%, dengan jutaan orang masih berada di bawah garis kemiskinan. Prabowo meyakini bahwa dengan demokrasi yang berakar pada nilai persatuan, kerja sama, dan kebijaksanaan, Indonesia bisa mencapai cita-cita besar sebagai bangsa yang makmur dan damai. Sebuah bangsa yang digambarkan dengan ungkapan "gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoraharjo," di mana rakyat cukup sandang, pangan, dan papan.
Apa yang Harus Dilakukan?
Untuk mewujudkan demokrasi ala Indonesia yang sesuai dengan visi Prabowo, sejumlah langkah perlu diambil:
1. Membangun Budaya Politik yang Sehat: Partai politik, media, dan masyarakat harus mengurangi retorika yang memecah-belah. Demokrasi harus dijalankan dengan semangat kebersamaan, bukan permusuhan.
2. Memperkuat Institusi Demokrasi: Lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR, MK, dan KPU harus dijaga independensinya. Mereka harus berfungsi sebagai penjaga keadilan, bukan alat kepentingan politik tertentu.
3. Mendorong Partisipasi Politik yang Lebih Luas: Masyarakat perlu didorong untuk aktif terlibat dalam proses politik, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas. Partisipasi yang luas akan memperkuat akuntabilitas demokrasi.
4. Pendidikan Politik yang Berbasis Kebudayaan: Pendidikan politik yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal perlu diperkuat, agar masyarakat lebih memahami dan menghargai demokrasi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama.
