Pendekatan ini menandakan bahwa Jokowi tidak hanya melihat Papua sebagai wilayah yang membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai bagian penting dari Indonesia yang perlu diperhatikan secara sosial dan politik. Kunjungannya yang sering ke Papua memperlihatkan betapa seriusnya Jokowi dalam memperlakukan Papua setara dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Membangun Perbatasan, Membangun Martabat
Salah satu aspek penting dari program pembangunan Jokowi adalah pembangunan di wilayah perbatasan. Daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini sering kali menjadi cermin ketimpangan pembangunan. Infrastruktur di perbatasan Indonesia kerap dibandingkan dengan infrastruktur negara tetangga yang lebih maju. Hal ini menimbulkan rasa minder di kalangan masyarakat perbatasan, yang merasa dianaktirikan oleh negara mereka sendiri.
Jokowi mengubah persepsi ini. Pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) yang megah dan modern di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dan perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Papua menjadi simbol perubahan besar. PLBN yang dulu hanya berupa bangunan sederhana kini berdiri dengan megah, menandakan bahwa Indonesia hadir untuk menjaga martabat rakyatnya di perbatasan. Masyarakat perbatasan, yang dulu merasa rendah diri, kini bisa berbangga dengan infrastruktur yang setara atau bahkan lebih baik daripada negara tetangga.
Sebagai contoh, PLBN Entikong di Kalimantan Barat yang dibangun di masa pemerintahan Jokowi menjadi salah satu pos perbatasan paling modern di Asia Tenggara. Infrastruktur yang ada tidak hanya untuk memfasilitasi lintas batas, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai bagi masyarakat sekitar. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen Jokowi bahwa tidak ada wilayah yang dianaktirikan di bawah pemerintahannya.
Mengutamakan Kesejahteraan, Bukan Suara Pemilu
Pendekatan pembangunan Jokowi yang inklusif juga terlihat dari keberaniannya membangun wilayah-wilayah yang dalam pemilu justru tidak memberikan suara mayoritas untuk dirinya. Banyak yang berpendapat bahwa dalam politik, wilayah yang memberikan dukungan besar layak mendapatkan perhatian lebih. Namun, Jokowi tidak terpengaruh oleh kalkulasi politik semacam itu. Bagi Jokowi, pembangunan adalah hak seluruh rakyat Indonesia, tidak peduli siapa yang mereka pilih dalam pemilu.
Contoh nyata adalah pembangunan di Aceh dan Sumatera Barat, dua provinsi yang tidak memberikan suara mayoritas untuk Jokowi dalam dua pemilu terakhir. Meskipun demikian, pemerintah tetap menjalankan berbagai proyek infrastruktur besar di sana, termasuk pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Bagi Jokowi, pemilu hanyalah salah satu proses demokrasi, sedangkan tanggung jawab pembangunan adalah kewajiban yang harus dilakukan tanpa memandang latar belakang politik.
Warisan Jokowi: Tidak Ada Anak Tiri di Indonesia
Apa yang bisa kita petik dari 10 tahun pemerintahan Jokowi? Pertama, Jokowi telah membuktikan bahwa pemerataan pembangunan bukanlah hal yang mustahil jika ada kemauan politik yang kuat. Keputusannya untuk memfokuskan pembangunan di luar Jawa, terutama di Indonesia Timur dan wilayah perbatasan, menjadi bukti bahwa Indonesia bisa maju bersama jika seluruh wilayah diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang.
Kedua, pendekatan inklusif Jokowi menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh didasarkan pada perhitungan politik semata. Wilayah yang mendukung ataupun yang tidak mendukungnya dalam pemilu mendapatkan perhatian yang sama. Hal ini mencerminkan semangat persatuan dan keadilan yang menjadi fondasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Akhirnya, warisan terbesar Jokowi adalah pesan kuat bahwa tidak boleh ada wilayah di Indonesia yang menjadi anak tiri. Setiap sudut negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, layak mendapatkan perhatian dan pembangunan yang sama. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia bergerak ke arah yang lebih inklusif, di mana seluruh rakyat, tanpa kecuali, dapat merasakan manfaat dari kemajuan yang dicapai negara ini.***MG
