Ketiga, masuknya Gibran ke dalam dinamika politik nasional dianggap sebagai langkah kontroversial yang memperburuk citra Jokowi di mata publik. Media yang sebelumnya mendukung langkah-langkah Jokowi, mulai mempertanyakan netralitas dan independensi Jokowi sebagai presiden, terutama terkait dugaan intervensinya dalam proses hukum di MK.
Objektivitas Media: Sebuah Tantangan
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah sikap media ini sudah tepat? Dalam ekosistem demokrasi, media memiliki peran penting sebagai penyampai informasi dan pembentuk opini publik. Idealnya, media harus mampu menyajikan informasi secara objektif dan seimbang. Namun, dalam praktiknya, menjaga keseimbangan ini tidak selalu mudah. Ketika suatu isu menjadi sensitif, seperti pencalonan Gibran yang menyulut pro-kontra, media dituntut untuk tetap kritis namun adil.
Objektivitas media seringkali diuji ketika menyangkut figur politik populer. Jika dulu media mengangkat Jokowi sebagai sosok yang revolusioner, kini media tampaknya lebih berhati-hati dalam memberikan ruang yang sama. Hal ini tentu dapat diperdebatkan, mengingat tugas utama media seharusnya adalah memberikan informasi yang seimbang, tanpa terlalu banyak terpengaruh oleh dinamika politik.
Meski demikian, sebagian pihak berpendapat bahwa media tidak boleh melupakan jasa Jokowi dalam memajukan Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur yang masif, stabilitas ekonomi yang relatif terjaga, serta berbagai kebijakan sosial yang telah diterapkan merupakan pencapaian yang tak bisa diabaikan begitu saja. Liputan kritis tidak boleh mengesampingkan hal-hal positif yang sudah dicapai selama masa pemerintahannya.
Tugas Media dalam Mendidik Masyarakat
Media bukan hanya sekadar alat penyampai informasi, melainkan juga berperan dalam mendidik masyarakat. Dalam hal ini, media diharapkan tidak hanya fokus pada kritik atau skandal politik, tetapi juga memberikan ruang bagi informasi yang bisa membangun perspektif publik yang lebih luas dan mendalam. Misalnya, dengan tetap meliput berbagai kebijakan dan inisiatif positif dari pemerintah, serta memberikan ruang yang cukup bagi keberhasilan yang sudah dicapai.
Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas pemberitaan mereka. Sikap kritis tentu diperlukan, namun harus diimbangi dengan liputan yang proporsional dan berdasarkan data yang valid. Dalam hal Jokowi dan keluarganya, media seharusnya tidak hanya fokus pada aspek-aspek yang kontroversial, tetapi juga pada kontribusi yang telah diberikan bagi negara.
Fenomena "Jokowi tidak lagi menjadi media darling" mencerminkan dinamika hubungan antara figur politik dan media yang terus berubah. Di satu sisi, media memiliki peran penting sebagai pengawal demokrasi, yang harus tetap kritis terhadap kekuasaan. Namun, di sisi lain, media juga dituntut untuk tetap objektif dan adil, serta tidak terjebak dalam arus opini yang terlalu condong pada satu sisi saja.
Jokowi memang bukan tanpa kekurangan, terutama terkait isu dinasti politik dan pencalonan Gibran. Namun, media profesional harus tetap memberikan ruang untuk mengapresiasi kerja keras dan capaian yang telah diraih selama masa pemerintahannya. Yang terpenting, dalam situasi yang penuh polemik ini, media harus mampu menjaga integritas dan kualitas pemberitaan agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.***MG
