Terdapat beberapa alasan mengapa Jokowi tidak akan berang jika PDI-P memutuskan merapat ke Prabowo-Gibran:
1. Tidak Ada Kepentingan Politik Pribadi: Jokowi tidak memiliki ambisi politik yang perlu dipertahankan setelah masa jabatannya berakhir. Sebagai presiden yang akan segera pensiun, fokus utama Jokowi adalah memastikan transisi kekuasaan berjalan dengan baik, tanpa mencampuri atau mengintervensi pilihan politik partainya.
2. Hubungan Baik dengan Prabowo: Hubungan Jokowi dengan Prabowo selama ini terbilang positif, terutama setelah Prabowo bergabung dalam kabinetnya. Kedua tokoh ini telah menunjukkan sikap profesional dalam politik, di mana kompetisi tidak berarti permusuhan. Jika PDI-P bergabung dengan Prabowo, hal ini tidak akan merusak hubungan baik antara kedua tokoh tersebut.
3. Kepentingan PDI-P: PDI-P sebagai partai besar memiliki pertimbangan strategisnya sendiri. Jika partai memutuskan untuk mendukung Prabowo-Gibran, itu merupakan hasil dari kalkulasi politik yang matang. Jokowi tentu akan menghormati keputusan partai, terlebih karena ia sendiri adalah kader PDI-P yang menghargai otonomi partai.
PDI-P: Lebih Baik Sebagai Oposisi?
Namun, di tengah semua kemungkinan ini, pertanyaan yang lebih relevan adalah: apakah PDI-P lebih baik merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi? Sebagai partai dengan sejarah panjang dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, PDI-P memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan politik. Jika PDI-P bergabung dengan Prabowo-Gibran, koalisi pendukung pemerintahan akan semakin kuat, mengingat basis dukungan Prabowo-Gibran sudah cukup besar.
Namun, di sisi lain, jika PDI-P memilih menjadi oposisi, mereka dapat memainkan peran yang tak kalah penting. Sebuah oposisi yang objektif dan konstruktif sangat dibutuhkan dalam pemerintahan demokratis. Kritik yang didasarkan pada kebijakan, bukan serangan personal atau tanpa alasan yang jelas, akan membantu menjaga jalannya pemerintahan tetap pada koridor yang benar. Oposisi yang kuat juga dapat memperkaya dinamika demokrasi dengan memberikan alternatif pandangan dan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat.
Selain itu, menjadi oposisi bukan berarti harus selalu berseberangan dengan pemerintah. PDI-P dapat menjadi oposisi yang kritis, namun tetap mendukung kebijakan yang dirasa baik untuk kepentingan nasional. Hal ini dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi PDI-P untuk tetap memperjuangkan visi dan misinya tanpa harus terikat dalam pemerintahan koalisi.
Bagaimana Sebaiknya Posisi PDI-P?
Dengan melihat peta politik saat ini, pilihan PDI-P untuk bergabung atau tetap menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran harus didasarkan pada strategi jangka panjang.Â
Jika PDI-P ingin tetap menjadi kekuatan politik utama di Indonesia, mempertimbangkan posisi oposisi yang konstruktif bisa menjadi pilihan yang lebih bijak. Dengan menjadi oposisi, PDI-P tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pemerintahan, tetapi juga dapat menjaga independensi dan integritas politiknya.
