Seharusnya Jokowi berani menolak hasil seleksi atau menggantinya sebelum diserahkan ke DPR. Dalam hal ini, Jokowi lah yang bertanggung jawab jika ada pimpinan KPK yang memang tidak sesuai.Â
Dengan mengatakan bahwa DPR lah yang diberikan tanggung jawab untuk menentukan adalah sikap permisif. Seharusnya Jokowi tahu sikap DPR selama ini tidak pernah mendukung KPK. Mereka selalu ingin menghancurkan lembaga ini dengan berbagai cara dan alasan, karena banyak dari kalangan mereka yang ditangkap KPK.
Dan hasilnya, seperti yang sudah diduga, justru bertentangan dengan keinginan publik. Orang yang paling kontroversial justru diangkat sebagai ketua Pimpinan KPK.
Begitu juga dengan usaha merevisi UU KPK. Dari isi revisi sudah sangat jelas mereka ingin melemahkan dan memberangus KPK. Protes dan kecaman sudah disuarakan oleh masyarakat. Namun sekali lagi Jokowi bersikap permisif. Bukannya dia menggunakan kekuasaannya untuk membatalkan revisi, tapi justru menyetujuinya.Â
Memang dia memberikan beberapa catatan, yang sebenarnya adalah hal yang juga menjadi konsern para aktivis Anti korupsi dan masyarakat. Dengan catatan ini, sebenarnya Jokowi lebih pas untuk menolak revisi, tapi bukan itu yang dia lakukan. Jokowi kembali menyerahkan keputusan ke DPR. Ini membuka pintu bagi mereka bernegosiasi untuk menyerang.Â
Terus terang sikap Jokowi kali ini sungguh menyedihkan dan mengecewakan.Â
Kembali ke sikap para pimpinan KPK yang mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan. Moga dengan sikap mereka ini Jokowi bisa diajak kembali pada tekadnya untuk melawan korupsi dan menguatkan KPK. Kita tunggu.***MG
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H