Dukungan yang diberikan ke Presiden yang sebenarnya punya hak prerogatif utk memilih para menteri tidak pernah bisa benar - benar independen. Seandainya pun yang dipilih calon dari kalangan profesional, harus juga disetujui oleh partai pendukung, atau sekurang-kurangnya tidak ada keberatan.
Menurut penulis, sistem politik yang kita anut, walaupun dikategorikan sebagai pemerintahan presidensial, bukan parlementer, namun peran parlemen sangatlah kuat. Karena semua proses pengambilan keputusan penting dan penganggaran harus lewat proses persetujuan DPR.
Di sinilah keahlian seorang presiden sangat dituntut. Dia harus bisa berselancar meniti buih politik ini.Â
Setiap keputusannya pastilah mengandung resiko. Namun dia harus bisa memilah dan memilih resiko yang paling kecil dengan tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan masyarakat banyak.
Kejadian ini pastilah bukan hal yang terakhir. Pasti ada persoalan sama di kemudian hari. Tentu sebagai seorang pemimpin, tantangan ini tidak boleh dihindari, tapi justru harus dihadapi dengan bijak.Â
Pilihan menteri dari kalangan mana, bagaimana menyikapi tekanan politik dan intervensi adalah buih yang harus dititi. Sayangnya dalam hal ini tidak ada pilihan yang mudah.***MG
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H