Pak Presiden Jokowi Jangan Sengsarakan Kami di Papua Dengan Sawit

[caption caption="Sawit"][/caption]

Koalisi Peduli Sawit dari Suku Yerisiam Gua Nabire bersama sejumlah aktivis dari Papua dan luar Papua yang berasal dari berbagai Organisasi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Adat secara terbuka menyurati Presiden Joko Widodo dan menyatakan menolak ‘Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III’ yang baru diresmikannya pada Jumat, 22 Januari 2016 di Wonogiri Jawa Tengah. Selain membuat surat terbuka, para aktivis juga membuat petisi online di Change.org.

Pasalnya, dari 10 Pabrik dan Perusahaan Swasta yang terlibat dalam program tersebut, 3 diantaranya beroperasi di Papua dan memiliki catatan buruk soal perampasan Tanah Adat, perusakan lingkungan hidup, peminggiran Masyarakat Adat Papua dan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI dan Polri sebagai pelindung investasi tersebut.

Tiga perusahaan yang beroperasi di tanah Papua, adalah : Perusahaan Modal Asing PT. Nabire Baru (Nabire, Prov. Papua), Perusahaan Modal Asing PT. Bio Inti Agrindo (Merauke, Prov. Papua) dan PT. ANJ Agri Papua (Sorong Selatan, Prov. Papua Barat). Ketiganya berinvestasi dalam usaha perkebunan Kelapa Sawit dalam skala besar.
Menurut para Aktivis, Program ini menyimpang dari jalan ideologis dan sistem nilai musyawarah, membelokkan jalan Indonesia hebat dan kembali masuk dalam belenggu sistem ekonomi neoliberal yang menguntungkan kelompok pemodal tertentu dan memiskinkan rakyat kebanyakan.

Padahal Presiden Joko Widodo pernah mengatakan akan menghentikan ketidakpastian dan belenggu transisi yang berkepanjangan dengan memberi jalan bagi kelahiran Indonesia hebat dan meneguhkan kembali jalan ideologis berdasarkan Pancasila dan Trisakti.

Dalam surat terbuka dan Petisi online tersebut, Koalisi Peduli Sawit dari Suku Yerisiam Gua Nabire bersama sejumlah aktivis dari Papua dan luar Papua meminta 4 hal dari Presiden Joko Widodo yaitu pemeriksaan ijin aktifitas perusahaan-perusahaan bisnis pemanfaatan hasil hutan, lahan, pertambangan dan laut, mereview berbagai perjanjian kerjasama pengamanan perusahaan dan menarik petugas pengamanan TNI dan Polri diareal perusahaan; mengembangkan kebijakan program dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang adil dan berkelanjutan, menyegerakan dan memperbanyak pendirian sekolah-sekolah dan pendidikan keahlian, memperbanyak tenaga pengajar, serta pusat-pusat pelayanan kesehatan dan tenaga media yang berkwalitas di tanah Papua; dan melakukan dialog-dialog yang berkwalitas dan meluas melibatkan masyarakat adat Papua hingga tingkat akar rumput untuk mengembangkan setiap rencana pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam di tanah Papua.

Selain menggelar surat terbuka, aktivis juga membuka petisi online di situs Change.Org.