Pendidikan dan infrastruktur, dua aspek fundamental yang menjadi pilar utama dalam pembangunan suatu negara, sering kali dianggap sebagai dua entitas yang terpisah. Namun, dalam konteks Indonesia, keduanya sebenarnya adalah dua hal yang saling berkesinambungan. Tanpa infrastruktur yang memadai, pendidikan akan terbatas, dan tanpa pendidikan yang baik, pembangunan infrastruktur akan terhambat. Namun, meskipun saling mendukung, ada sebuah kenyataan pahit yang perlu kita hadapi: keterbatasan ekonomi Indonesia yang menghalangi kedua sektor ini berjalan beriringan dengan optimal.
- Infrastruktur sebagai Penopang, Pendidikan sebagai Penggerak
Pembangunan infrastruktur yang baik adalah pondasi dasar bagi kemajuan pendidikan. Akses yang lebih baik menuju sekolah, fasilitas belajar yang memadai, serta konektivitas internet yang mendukung pembelajaran jarak jauh, adalah hal yang sangat penting. Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan infrastruktur. Terdapat sekitar 17.000 desa yang belum sepenuhnya terhubung dengan jaringan internet yang stabil, membuat pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi terbatas. Hal ini tentunya menghambat upaya pemerintah untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis teknologi.
Namun, pada sisi lain, meskipun infrastruktur adalah penopang utama, pendidikan adalah penggerak yang memampukan masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur tersebut secara maksimal. Sistem pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, inovatif, dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan. Pendidikan juga akan membentuk karakter yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama dalam merancang dan mengelola proyek-proyek besar yang akan membawa dampak jangka panjang bagi negara.
- Isu Ekonomi: Terhalang oleh Keterbatasan Anggaran
Masalah utama yang muncul adalah bagaimana Indonesia, dengan keterbatasan ekonomi yang ada, dapat memajukan kedua sektor ini secara bersamaan?Â
Data dari Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa anggaran pendidikan Indonesia masih berada di bawah standar internasional, yaitu sekitar 20% dari total anggaran negara. Sementara itu, proyek pembangunan infrastruktur juga menyedot sebagian besar anggaran negara, seperti yang terlihat dalam proyek Tol Trans Sumatra dan Bandara Internasional Kulon Progo yang memerlukan dana miliaran rupiah.
Dalam kondisi ini, upaya untuk mengembangkan pendidikan dan infrastruktur secara bersamaan sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran yang tersedia. Pemerintah terpaksa harus memilih prioritas mana yang lebih mendesak. Hal ini berisiko memperburuk ketimpangan antara kota besar dan daerah terpencil, di mana infrastruktur dan akses pendidikan masih sangat timpang. Sebagai contoh, di beberapa wilayah pelosok, meskipun telah ada proyek infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan, kualitas pendidikan di sana tetap terbelakang karena kurangnya fasilitas dan sumber daya pengajaran.
- Mencari Solusi: Sinergi yang Efisien
Untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, kedua sektor ini harus saling bersinergi. Namun, agar keduanya dapat berkembang bersama, Indonesia perlu merumuskan strategi pembangunan yang lebih efisien dalam mengelola anggaran. Misalnya, memanfaatkan teknologi untuk mengurangi biaya infrastruktur fisik seperti sekolah dan universitas yang harus dibangun di daerah-daerah terpencil. Proyek smart village yang mengintegrasikan pendidikan digital dengan infrastruktur dasar, seperti yang digagas dalam Program 100 Smart Cities oleh pemerintah, adalah contoh bagaimana kedua sektor ini bisa bergerak bersamaan meskipun anggaran terbatas.
Selain itu, kebijakan yang lebih inovatif dalam pengelolaan dana publik juga sangat diperlukan. Pembiayaan melalui public-private partnerships (PPP) atau kerja sama dengan sektor swasta bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Pemerintah juga perlu mendorong investasi di sektor pendidikan dengan membuka akses yang lebih luas terhadap teknologi pendidikan agar dapat menjangkau lebih banyak siswa, bahkan di daerah-daerah yang kurang terlayani.
Kesimpulannya, dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terbatas, Indonesia harus menemukan cara agar pembangunan pendidikan dan infrastruktur bisa berjalan berdampingan. Kedua sektor ini adalah fondasi dari kemajuan bangsa. Jika kita dapat memanfaatkan teknologi, mengelola anggaran secara lebih efisien, dan mengembangkan kebijakan yang inklusif, bukan tidak mungkin Indonesia akan mampu mencapai keseimbangan antara kemajuan infrastruktur dan pendidikan. Sebab, hanya dengan keduanya yang berjalan bersama, Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045---sebuah negara yang maju, berdaya saing, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
Sumber:
Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Indonesia.
