Mohon tunggu...
Mari Ana
Mari Ana Mohon Tunggu... Lainnya - Pesta Mariana Silalahi, Mahasiswi Universitas Kristen Indonesia, Program Studi Ilmu Politik

“Dengan kecintaan pada literatur dan musik, saya menghabiskan waktu luang saya dengan membaca novel dan mendengarkan lagu-lagu dari berbagai genre. Sebagai penulis, saya berusaha untuk menyentuh emosi pembaca melalui setiap kata yang saya tulis. Saya percaya bahwa menulis adalah seni yang dapat mengubah cara kita melihat dunia.”

Selanjutnya

Tutup

Politik

Patologi Birokrasi di Indonesia, Menggagas Reformasi untuk Efisiensi dan Kepercayaan Publik

27 Oktober 2024   10:24 Diperbarui: 27 Oktober 2024   10:24 134
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
isu patologi birokrasi di Indonesia, dengan elemen-elemen yang mencerminkan ketidakefisienan, korupsi, dan kurangnya transparansi.

Patologi birokrasi adalah istilah yang menggambarkan praktik-praktik dalam birokrasi yang menghambat efisiensi, merusak kredibilitas lembaga, dan seringkali menimbulkan kerugian pada masyarakat. Di indonesia, fenomena ini tampak jelas dalam kasus-kasus yang belakang marak terjadi, dimana berbagai kelemahan dalam sistem birokrasi menyulitkan upaya penegakan hukum dan pelayanan publik yang efektif. Dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, misalnya, kita menyaksikan bagaimana kekuasaan yang terpusat dan praktik nepotisme berujung pada kebijakan yang tidak transaparan. Ketika pejabat yang mestinya mengemban amanah justru terjebak dalam konflik kepentingan, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap instansi yang mestinya  melindungi dan melayani mereka. Disinilah patologi birkorasi bekerja: proses menjadi lamban, peraturan diterapkan secara diskrimatif, dan integritas adminsitrasi dipertanyakan. Situasi ini semakin menambah beban, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses atau kemampuan lebih untuk mengatasi prosedur yang rumit.

 Untuk mengatasi patologi birokrasi ini, pendekatan sistemik mutlak diperlukan. Reformasi birokrasi yang menyeluruh dan penegakan hukum yang adil adalah langkah awal yang harus diambil. Kasus kasus yang belakangan mencuat seharusnya menjadi momentum bagi indonesia untuk serius melakukan perubahan, agar birokrasi tidak lagi menjadi penghambat, melainkan justru menjadi pendukung kemajuan bangsa.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun