Jalan……jalan….jalan……jalan…..
Mengutamakan pembangunan jalan merupakan salah satu strategi Tiongkok dalam meningkatkan perekonomiannya. Tak heran, setelah memulai tahun 1980-an , Tiongkok berhasil membangun 65.065 km. jalan tol Bandingkan dengan Indonesia yang telah membangun sejak 38 tahun lalu baru memiliki 820,2 km.
Berbekal infrastruktur yang mumpuni, reformasi ekonomi Tiongkok mengalami kemajuan pesat. Mampu menjadi negara perdagangan terbesar kedua dunia pada tahun 2008 dan berhasil menyalip Jepang pada tahun 2010 berdasarkan ukuran Gross Domestic Product (GDP).
Tentu saja tidak bijak membandingkan Indonesia dengan Tiongkok. Banyak perbedaaan mendasar, mulai sistem pemerintahan, kondisi geografis hingga sosial budaya. Perbedaan yang justru bisa menjadi kunci sukses pembangunan di Indonesia jika yang dimaksud pembangunan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Demi pembangunan, Indonesia tidak mungkin menerapkan peraturan pembatasan satu anak dengan ancaman denda, sterilisasi paksa dan aborsi seperti yang diterapkan Tiongkok, karena memiliki undang undang dasar 45 sebagai amanah rakyat dan dasar Negara Pancasila.
Sayangnya amanah rakyat nampaknya terabaikan paska kemerdekaan. Pembangunan Indonesia lebih difokuskan ke pulau Jawa sehingga muncul istilah Jawa Sentris. Pembangunan berat sebelah yang telah menyebabkan kerugian besar. Salah satunya adalah perpindahan penduduk dari luar pulau Jawa yang mencari peruntungan ke pulau Jawa, meninggalkan potensi sumber daya alam didaerahnya.
Daya dukung setiap wilayah terbatas, demikian juga Pulau Jawa. Tak heran banyak lelucon yang mengatakan bahwa Pulau Jawa akan tenggelam. Seleksi alam terlihat dari stress yang dialami penduduk Pulau Jawa akibat kekurangan air bersih; pencemaran air, udara dan tanah; penyebaran penyakit ; malnutrisi; lingkungan hidup yang tidak sehat; tingginya tingkat kriminalitas; meningkatnya potensi konflik dan peperangan; rendahnya tingkat kebebasan personal. Menumpuknya fasilitas kesehatan, pendidikan dan energi di suatu wilayah ternyata tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan warganya.
Kerugian besar lainnya adalah terabaikannya potensi daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Putra daerah terbaik dikirim ke pulau Jaawa untuk berpendidikan setinggi tapi sayangnya mayoritas tidak kembali untuk membangun kampung halamannya, sehingga kekayaan alam dan potensi wisata budaya terabaikan. Akibat lanjutan bisa ditebak, terjadi kesenjangan antar wilayah, antar kota dan desa, antar golongan social dan tentu saja antar sector ekonomi.
Presiden Jokowi, presiden ketujuh Republik Indonesia mengakhiri mimpi buruk itu dengan merealisasikan agenda Nawa Cita yaitu membangun Indonesia Sentris. Daerah pinggiran bukan lagi daerah terluar tetapi memosisikannya sebagai teras depan wilayah Indonesia. Dan seolah berlari pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km pun dicanangkan. Terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, meliputi Trans Sumatra, Trans Jawa, Tol Samarinda – Balikpapan dan Tol Manado – Bitung. Demikian pula pembangunan infrastruktur lainnya.
Sesungguhnya pembangunan luar Pulau Jawa telah banyak dilakukan pra era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya Jembatan Merah Putih , lokasi digaungkannya Indonesia Sentris. Membentang di Teluk Dalam Pulau Ambon menghubungkan Desa Rumah Tiga (Poka), Kecamatan Sirimau dan Desa Hative Kecil/ Galala, Jembatan Merah Putih melambangkan persatuan warga Maluku. “Katong semua basudara”.
Pembangunan Jembatan Merah Putih (JPN) sempat mangkrak, peletakan pertama dilakukan tahun 2011. Selain JPN, banyak sekali proyek infrastruktur lain yang mangkrak karena terkendala masalah, yaitu regulasi yang tidak mendukung, kemampuan pendanaan dan alotnya pembebasan lahan.
Alotnya pembebasan lahan terlihat dari proyek jalan tol Surabaya- Mojokerto (Sumo) yang telah dimulai sejak 21 tahun dan terkatung-katung karena warga pemilik lahan yang menjadi lintasan proyek menolak ganti rugi yang diatur pemerintah.
