Opini, Dari Konflik ke Kontribusi: Kontribusi Masyarakat Papua (OAP maupun Non OAP di Tanah Papua) dalam Menangani Isu Keamanan dan Pembangunan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris di Papua, dengan alasan bahwa hal itu dilakukan untuk menangani ancaman keamanan yang dilakukan oleh KKB, yang dianggap mengganggu stabilitas dan keamanan Papua. Dengan status ini, aparat keamanan memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menindak tegas kelompok bersenjata yang dianggap meresahkan.

"Sejalan dengan itu semua dengan pernyataan-pernyataan mereka itu maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif di kategorikan sebagai teoris," ujar Mahfud dalam konferensi pers dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021). UU ini merupakan Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. (https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/13263971/alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-di-papua-organisasi-teroris).

Langkah kontroversial yang diambil pemerintah Indonesia untuk menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris menimbulkan banyak kritik, terutama dari masyarakat Papua dan pegiat hak asasi manusia. Di satu sisi, pemerintah mengatakan bahwa tindakan ini diperlukan untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh KKB, yang telah mengancam stabilitas dan keamanan Papua. Di sisi lain, penetapan ini memungkinkan petugas keamanan untuk bertindak lebih tegas terhadap kelompok bersenjata yang dianggap mengganggu ketertiban.

Namun, dari sudut pandang masyarakat Papua, tindakan ini dapat dianggap sebagai eskalasi konflik yang dapat memperburuk konflik di daerah tersebut. Ada kekhawatiran bahwa label "teroris" dapat digunakan secara luas untuk menghilangkan kritik atau menghentikan aktivis politik yang sah, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan atau hak-hak masyarakat adat Papua. Ini dapat menyebabkan lebih banyak kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia dan jarak yang semakin besar antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.

Secara keseluruhan, pemerintah harus berhati-hati saat menggunakan istilah "teroris" dan memastikan bahwa tindakan yang diambil berfokus pada penegakan hukum yang adil, perlindungan hak-hak warga sipil, dan pencarian solusi damai untuk konflik yang sudah lama terjadi di Papua. 

Selain itu, dialog dan pendekatan yang lebih inklusif dengan warga Papua mungkin lebih efektif dalam jangka panjang untuk mencapai perdamaian dan keadilan di wilayah tersebut. Sangat penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan emosional yang akan ditimbulkan oleh penetapan KKB sebagai organisasi teroris di Papua. 

Tindakan ini mungkin membuat masyarakat Papua merasa lebih termarginalisasi dan tidak percaya pada pemerintah pusat. Sejarah panjang konflik di Papua telah meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang di sana, dan tindakan seperti ini menunjukkan bahwa aspirasi mereka belum benar-benar didengar.

Sebaliknya, tindakan ini juga dapat menyebabkan masyarakat Indonesia yang lebih luas melihat Papua dengan cara yang tidak baik, karena mereka mungkin hanya melihatnya dari sudut pandang keamanan tanpa memahami kompleksitas sosial, budaya, dan sejarahnya. Hal ini dapat memperburuk stigma terhadap masyarakat Papua dan memperkuat keyakinan yang salah.

Sebagai orang Papua, kita mungkin memiliki perasaan yang bercampur aduk. Ada yang ingin hidup dalam damai dan aman dari ancaman kekerasan yang ada di beberapa daerah. Ada juga yang ingin diakui dan diperlakukan secara adil, dengan menghormati hak-hak asasi kita dan identitas kultural kita yang berbeda.

Pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi mungkin memungkinkan solusi yang lebih berkelanjutan untuk masa depan. Ini bisa berarti lebih banyak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Papua, pengakuan dan perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak masyarakat adat, dan peningkatan inklusi ekonomi dan pendidikan. Perdamaian yang sebenarnya di Papua hanya dapat dicapai melalui pendekatan yang menyeimbangkan keamanan dan keadilan sosial.

Sebagai mahasiswa Papua dan akademisi, Anda memiliki peran penting dalam berkontribusi membangun Tanah Papua, terutama dalam kondisi yang sulit saat ini. Gunakan pengetahuan Anda untuk mengajarkan masyarakat Papua, terutama generasi muda, tentang pentingnya keterampilan dan pendidikan. Anda dapat berpartisipasi dalam kursus, pelatihan, atau membangun inisiatif pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.