Kebijakan Fiskal Pemerintah Saat Ini dan 2023 Mendatang

Dipenghujung tahun 2022 ini apakah kalian tahu apa kebijakan yang diambil pemerintah dalam memulihkan perekonomian indonesia tahun ini,serta apa rencana pemerintah pada tahun 2023 mendatang? semua akan kita bahas dalam artikel berikut. 

Di awal  tahun 2022 negara indonesia di akui dunia atas keberhasilannya dalam menangani pandemi Covid-19 dan juga menjadi salah  satu negara dengan level perekonomian yang kembali membaik , hal ini di dukung oleh penguatan sektor utama penyumbang         PDB( pengolahan,perdagangan,pertambangan,konstruksi dan pertanian ) .

Dilansir dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian K euangan Republik Indonesia,sejak hampir dua tahun Covid-19 merajalela di indonesia pemerintah berfokus pada penanganan,perlindungan,dan penyelamatan masyarakat dari masa pendemi.

Tingkat pengangguran pun menurun drastis akibat menguatnya sektor rill khususnya perpajakan serta ekspor yang semakin meningkat sebagai pendorong aktivitas produksi nasional yang meningkatkan penyerapan kerja (2,6 juta lapangan kerja tahun 2021 ) . Tentunya dengan meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan dan menurunnya tingkat pengangguran ini mendorong penurunan angka kemiskinan di indonesia ( 27,55 juta di tahun 2020 dan  26,50 juta di tahun 2021).

Defisit Fiskal melebar sampai 6,14 % PDB 2020,menurun menjadi 4,65% 2021 merupakan salah satu dampak positif dari pemulihan ekonomi . Tak hanya itu sisi positif lainnya yaitu Pemerintah dapat memprioritaskan  pengerjaan pembangunan IKN ( Ibu kota negara) . Mengapa pemerintah memprioritaskan pembangunan IKN? Tentunya hal ini bukan hanya hal iseng-iseng saja tetapi  manfaatnya pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan nasional sangat berpengaruh.Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi inftastruktur dan mendorong perdagangan antar wilayah serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Pembangunan IKN ini akan menjadi pembuka jalan dalam pengembangan Green city yang menjadi langkah adaptasi menuju perubahan global dan kesadaran baru atas konsep ekonomi hijau.

Nah,jika membicarakan  tentang ekonomi hijau apa sebenarnya ekonomi hijau itu?Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral menjelaskan bahwa,ekonomi hijau atau Green Economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat,sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan.Ekonomi hijau ini dapat juga di artikan sebagai perekonomian rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan,hemat sumber daya alam dan keadilan sosial.

Pemindahan IKN akan  menjadi proyek strategis untuk mengatasi permasalahan  ketidakmerataan yang ada di indonesia.IKN juga akan menjadi sumber yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di sekitar IKN.Program ini didukung dari berbagai struktur pendanaan antar APBN,Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),dan Pemberdayaan peran swasta dan BUMN.APBN  juga berperan dalam pengalokasian bertahap pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Pembiayaan IKN ini tidak akan  mengganggu fokus pemerintah dalam  menangangi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan yang kuat dan berkualitas dan diiringi reformasi fiskal dan proyek IKN yang berjalan dengan baik ini sangat penting untuk stabilitas ekonomi nasional,maka dari itu pemerintah mengharapkan proyek-proyek ini berjalan beriringan dengan baik.APBN 2022 memperkirakan defisit lebih kecil dari 4,85% PDB.Pelaksanaan IKN berjalan dalam koridor fiskal yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah hingga panjang,dalam artian bahwa APBN tetap melakukan penguatan fiskal dengan optimal di tahun 2023 mendatang serta mendorong pengendalian rasio utang dan mengendalikan biaya utang bunga dan pokok utang dalam batas toleransi hingga dapat membuat ruang fiskal yang fleksibel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat bahwa kebijakan fiskal di indonesia lebih efektif daripada negara-negara berkembang lainnya.