      Â
Senin,28 November 2016 ,sebagaimana diwartakan oleh Berita Satu,Kepolisian dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI(GNPF MUI) sepakat bahwa aksi demonstrasi bela Islam Jilid III dilaksanakan pada Jum'at , 2 Desember 2016 akan digelar di lapangan Monas dari rencana semula di Bundaran Hotel Indonesia dan sepanjang Jalan Thamrin -Sudirman.Aksi damai ini menuntut pelaku penistaan agama Gubernur DKI Non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan."Kami akan lakukan aksi super damai dengan menggelar sajadah"kata Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab saat konferensi pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kantor MUI Jakarta.
Pada 21 November 2016 ,Kapolri mengemukakan tanggal 25 November akan ada unjuk rasa di DPR yang berpotensi melakukan tindakan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Berkaitan dengan tetap dilaksanakannya Demo Bela Islam Jilid III dan dikaitkan dengan pernyataan Kapolri 21November tersebut maka timbul beberapa catatan:
Pertama,Demo 2511 ternyata tidak terlaksana .Apakah yang dimaksudkan Kapolri rencana Demo dimaksud sama atau berbeda penggeraknya dengan Demo 212 nanti?.Dari berbagai pemberitaan sebelumnya Demo 2511 juga akan diorganisir dan dilaksanakan oleh GNPF MUI jadi Demo 2511 dan 212 digerakkan oleh organisasi yang sama dan tokoh sentralnya tetap Habib Rizieq Shihab.
Kedua,sejalan dengan pernyataan Kapolri tanggal 21 November 2016 ,bahwa ada "sekelompok yang ingin masuk ke DPR dan mau kuasai DPR".Kemungkinan besar Polri telah mampu mengisolir kelompok ini sehingga tidak dapat " menunggangi" atau mendompleng aksi 212 nanti.Kalau ini yang terjadi tentunya kepolisian sudah mengetahui dengan jelas siapa saja tokoh yang ada pada kelompok ini.Apakah ada kesepakatan antara Polri dengan GNPF MUI ,bahwa tokoh tokoh dimaksud tidak akan menyampaikan orasinya di Monas nanti?.Karena kalau tidak disepakati dari awal bukan tidak mungkin mereka mampu membakar emosi massa dan mengarahkan massa ke tempat lain.
Ketiga,Demo 212 akan tetap mengusung tema utama agar Ahok di tahan.Karena sekarang proses hukum di kepolisian masih dalam tahapan pemberkasan untuk melanjutkannya ke kejaksaan tentu diperkirakan Ahok tidak akan ditahan pada tanggal 2Desember.Ada dugaan yang kuat Gubernur DKI yang sedang cuti tersebut akan ditahan apabila putusan pengadilan menyatakan demikian.Artinya dengan status " tersangka" yang disandangnya sekarang ia tidak akan ditahan.
Kalau pada demo 411 yang lalu peserta demo menginginkan ketemu dengan Presiden dan menyampaikan aspirasi agar Ahok ditahan tapi pada Demo 212 nanti belum jelas apakah massa akan menyampaikan tuntutannya secara langsung kepada Presiden atau hanya cukup dengan orasi dan doa bersama saja.
Agak lain masalahnya apabila massa ingin ketemu Presiden atau yang ditugaskan mewakili ,lalu massa meminta agar Ahok segera ditahan.Apabila tuntutan seperti itu yang muncul kemudian dijawab secara normatif bahwa kasus Ahok sedang diproses secara hukum ,apakah massa bisa menerimanya?.Kemungkinan besar peserta demo akan memberi tenggat waktu kepada Pemerintah untuk segera menahan Ahok sesegera mungkin tanpa menunggu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Keempat,demo tidak bisa dibendung
Kalau dibaca berbagai pemberitaan terlihat antusias Ummat Islam untuk mengikuti demo 212 cukup tinggi.Malahan beberapa organisasi sudah menggalang dana atau sejenisnya untuk kebutuhan peserta demo termasuk yang akan digelar diluar Jakarta.Penggalangan dana secara terbuka juga dimaksudkan untuk menepis tuduhan bahwa demo ada yang membiayainya.Seruan untuk menggelar demo dan atau mengikuti demo yang akan dilaksanakan di Jakarta terus membahana.Pihak kepolisian tentu juga mencermati ini sehingga kalau ada semacam larangan agar massa dari daerah tidak datang ke Jakarta kemungkinan besar akan menimbulkan masalah lain misalnya benturan antara masyarakat dengan pihak keamanan.
Begitu juga halnya demo yang akan dilaksanakan di Jakarta kelihatannya tidak dapat dibendung hasrat Ummat Islam untuk melaksanakannya.Kalau misalnya ada upaya untuk menghalanginya akan timbul potensi konflik antara Ummat dengan aparat ketertiban /keamanan.Sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku , demo, unjuk rasa atau sejenisnya adalah hak warga untuk menggelarnya.Kapolri sendiri menyadari ini dan yang harus dihindari adalah demo yang mengganggu ketertiban umum sehingga lokasi demo nanti menjadi dipusatkan di Lapangan Monas sehingga tidak mengganggu ketertiban umum terutama yang berkaiitan dengan arus lalu lintas .Tentu sangat berbeda kalau dilaksanakan di Jalan Thamrin-Sudirman yang merupakan jalur utama lalu lintas.
Kelima,melokalisir issu sebatas Ahok.
Kemungkinan besar pada pertemuan Kapolri bersama GNPF MUI yang difasilitasi MUI telah dicapai kesepahaman bahwa demo hanya menyangkut tentang kasus Ahok dan tidak melebar kemana mana misalnya yang berkaitan dengan posisi Presiden.Untuk penyelenggara dan peserta demo hal ini juga penting agar tidak muncul anggapan bahwa aksi dimaksud punya agenda politik lain dan tidak hanya sebatas masalah Ahok.
