Skandal dana e- ktp terjadi ketika Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dan duduk di Komisi II yang merupakan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri.Ketika mulai muncul berita bahwa banyak anggota Komisi II DPR RI yang terlibat korupsi pengadaan ktp sebahagian publik mulai menunggu apakah mantan Bupati Belitung Timur itu kecipratan dana bancakan itu.Kalau Ahok ada menerima dana maka dipastikan elektabilitasnya akan menurun dan akan menghambat langkahnya menuju Balai Kota.
Ketika dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Maret yang lalu bertaburanlah nama-nama politisi nasional lintas parpol yang diduga menerima dana yang cukup besar sebagai fee karena telah ikut menyetujui mega proyek pengadaan e-ktp senilai  Rp.5,9 Triliun.Ternyata diantara nama nama yang diutarakan JPU tidak terdapat nama Basuki Tjahaja Purnama sebagai penerima fee dalam ukuran jumbo itu.Hal ini tentu menggembirakan pendukung Ahok karena idola mereka tidak ikut korupsi rame rame dimaksud.
Malahan kalau ditelusuri ketika di DPR RI muncul pembahasan tentang e-ktp,Ahok dengan lantang menolaknya karena menurutnya biaya untuk mengadakan ktp elektronik dimaksud sangat besar dan untuk menghemat anggaran negara masih bisa digunakan cara lainnya misalnya bekerja sama dengan bank bank milik pemerintah daerah.Ahok cukup kritis menolak dan karenanya ia pernah ditegur Nurul Arifin fungsionaris partai golkar bahkan diancam akan dipindahkan ke komisi lain.
Berkaitan dengan hal ini muncul 1 pernyataan dan 2 pertanyaan.1).Ahok menolak pengadaan e-ktp karena biayanya terlalu besar sehingga terjadi pemborosan dan 2).Apakah Ahok sudah mengendus akan atau telah terjadi permainan berupa mark up proyek yang kemudian sejumlah dana akan atau telah dibagi bagi ke anggota DPR sebagai " balas jasa" terhadap persetujuannya menampung dana e-ktp pada APBN,3).Pernahkah Ahok ditawarkan sejumlah dana sehubungan dengan pengadaan e-ktp tersebut? Tapi dana tersebut ditolaknya?.
Artikel ini akan lebih di fokuskan pada 2) dan 3).
Dalam tingkatan tertentu Penulis sependapat dengan artikel Kompasianer ,Keanu Aray yang pada intinya mengatakan kalau Ahok memberitahu semua yang diketahuinya kepada KPK tentang seluk beluk dan permainan pengadaan e-ktp,elektabilitas nya akan naik ,pamornya akan melambung karena telah ikut memberi kontribusi dalam pengungkapan skandal mega korupsi tersebut.
Pertanyaan berikutnya akan beranikah Ahok membukakan semua " rahasia itu?".
Menurut pendapat saya ada beberapa hal yang dipertimbangkan Ahok.
Pertama tentang elektabilitasnya.
Memang secara teori tingkat keterpilihannya akan naik karena telah ikut berjasa membongkar sebuah kasus korupsi besar di negeri ini.Tetapi ada yang harus dipertimbangkannya karena nama nama yang disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah politisi yang juga berasal dari partai pengusungnya yaitu PDI P dan Golkar.Bagaimana reaksi massa pendukung kedua parpol dimaksud kalau " rahasia" itu diutarakannya.Apakah mereka melihat Ahok sebagai pahlawan atau sebagai pecundang.Kalau semakin dalam terungkap keterlibatan tokoh tokoh partai dimaksud maka dipastikan elektabilitas partai juga akan menurun sehingga bukan tidak mungkin ada kader partai yang menganggap Ahok sebagai " penghianat".
Kedua ,tentang dukungan politik.
Sekarang ini Ahok sangat butuh dukungan politik dari parpol pengusungnya terlebih lebih PDI Perjuangan .Kalau keterlibatan tokoh tokoh partai pengusung diungkapkan tentu secara langsung atau tidak langsung secara psikologis akan mempengaruhi dukungan mereka terhadap suami Veronica Tan ini.
Ketiga,kalau Ahok -Djarot nanti memenangkan kontestasi pilgub apakah pada kurun waktu tersebut baru Ahok membukakan semuanya?.Menurut saya juga tidak karena sebagai gubernur dia tetap butuh back up politik karena kalau tidak nantinya hampir semua parpol akan menjadi lawannya.
Keempat,bagaimana kalau Ahok-Djarot kalah dalam pilgub.Kalau ini yang terjadi diduga barulah Ahok mengungkapkan semua yang diketahuinya karena ia tidak butuh lagi back up politik parpol.Malahan kalau dia nanti " bernyanyi" popularitasnya akan melambung dan populariras yang menanjak itu akan dapat dijadikannya sebagai modal besar untuk target politik berikutnya.
