Oleh hal yang demikian BPN Prabowo - Sandi memboikot sementara perusahaan televisi swasta, Metro TV. Â Hal ini dinyatakan oleh Ferdinand Hutahaean, anggota BPN Kubu Prabowo -Sandi. Seperti dikutip dari Tempo.co, pernyataan boikot itu diungkapkan oleh Ferdinand pada Sabtu malam, 3 November 2018.
Selanjutnya politisi Demokrat itu menyatakan aksi boikot itu hingga waktu yang tidak ditentukan. Ferdinand juga menyatakan selama aksi boikot digencarkan, kubu Prabowo tak bakal melayani agenda wawancara atau bincang bincang eksklusif Metro TV.Â
Pria bermarga Hutahaean itu juga menegaskan Prabowo juga tak akan bertandang ke acara debat yang bakal ditayangkan televisi milik Surya Paloh itu. "Kami tidak diijinkan menghadiri Metro TV sampai ada pemberitahuan lebih lanjut", ujar Ferdinand.
Kita belum mengetahui seperti apa tindak lanjut aksi boikot itu. Apakah sebatas tidak mengikuti kegiatan yang diagendakan Metro TV atau akan disusul tindakan lainnnya misalnya menyerukan anggota parpol dan simpatisan pasangan 02 untuk tidak menonton TV yang diboikot itu.
Terlepas dari seperti apa kelanjutan boikot itu tetapi menjadi penting untuk membahas bagaimana sesungguhnya kaitan antara stasiun televisi dengan dunia perpolitikan di negara ini. Dengan perkataan lain, bolehkah  media menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon pada kontestasi demokrasi termasuk pada Pilpres?
Tentulah pada tataran ideal media penyiaran haruslah independen dan tidak memihak. Pasal 36 Undang Undang Penyiaran ( UU Nomor 32 Tahun 2002) memberi isyarat untuk itu. Pada ayat (4) dinyatakan Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tentu.
Belum diperoleh informasi yang lebih jelas apakah aksi boikot BPN Prabowo - Sandi karena Metro TV dianggap telah mengabaikan netralitasnya sebagaimana dinyatakan oleh UU Penyiaran atau karena BPN menilai dalam pemberitaannya selama ini TV milik Surya Paloh itu berat sebelah lebih condong memberitakan kegiatan pada pasangan 01.
Seingat saya pada Pilpres 2014, Prabowo melalui beberapa pernyataannya juga sudah mengkritik keberpihakan Metro TV kepada pasangan Jokowi- Jusuf Kalla. Seperti diketahui pada Pilpres yang lalu itu Nasdem merupakan partai pengusung Jokowi-JK.
Terlepas dari alasan BPN memboikot Metro TV namun selalu muncul pertanyaan mungkinkah pada situasi perpolitikan sekarang ini sebuah lembaga penyiaran mampu menjaga netralitasnya dalam berpolitik.
Salam Demokrasi!
