Mohon tunggu...
Afifuddin lubis
Afifuddin lubis Mohon Tunggu... Pensiunan PNS -

Selalulah belajar dari siapapun

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Di Masa Orba, Pemilu Tidak Libur dan Ada TPS Khusus

26 Juni 2018   04:57 Diperbarui: 26 Juni 2018   09:49 602
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Apa yang ingin dicapai dengan kebijakan ini?.

Oleh karena pada TPS Khusus itu hanya digunakan untuk PNS maka muncul tekanan psikologis kepada pegawai untuk memilih Golkar. Karena kalau yang bersangkutan tidak memilih partai jagoan pemerintah ini maka bukan tidak mungkin hal tersebut diketahui oleh petugas TPS. Petugas TPS juga akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan instansi tempat bekerja PNS tersebut. Kalau hal yang demikian terjadi maka PNS yang bersangkutan akan menerima sanksi.

Bisakah petugas TPS atau yang disebut Kelompok Panitia Pemungutan Suara ( KPPS) mengetahui " larinya" pilihan PNS tersebut?
Tentu hal tersebut bisa mereka ketahui.

Didalam areal TPS, Ketua KPPS memberikan surat suara kepada para pemilih. Apabila ada PNS yang dicurigai tidak akan memilih Golkar maka pada surat suara itu bisa dibubuhkannya kode tertentu. Sehingga pada penghitungan suara akan terlihat partai mana yang dicoblos oleh PNS yang dicurigai itu.

Tekanan tekanan psikologis yang demikiankah yang akan membuat PNS takut kalau tidak memilih partai berlambang pohon beringin itu.

Dengan demikian terlihatlah bahwa kebijakan pemerintah tidak menjadikan hari pencoblosan suara sebagai hari libur merupakan strategi penguasa untuk memenangkan Golkar.

Yaah ini adalah penggalan sejarah masa lalu kita dalam pelaksanaan pemilu.
Salam Demokrasi!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun