Mengapa Nama SBY Dikaitkan dengan Kasus E- KTP?

Dalam pengadaan barang dan jasa ,kerugian negara bisa terjadi karena berbagai hal. Pertama ,jumlah pengadaan riil barang lebih kecil dari yang tertera pada dokumen tender. Misalnya pada dokumen tender disebut 1.000 buah tetapi barang yang diadakan hanya 900 dan selisih 100 dikorupsikan.
Kedua,harganya di mark up.

Misalnya harga satuan yang normal  adalah X rupiah tetapi harga pada tender dinaikkan menjadi X + 10 ,dan yang  sepuluh inilah yang kemudian di bagi bagi.
Ketiga ,konten pengadaannya dikurangi. Misalnya dalam pengadaan e - ktp ,sebuah e-ktp ditenderkan dengan harga X rupiah lengkap dengan chip dan sebagainya.Tetapi ada konten yang dikurangi .

Misalnya chip tidak sesuai dengan ketentuan sedangkan harganya tetap seperti yang tertera pada dokumen tender. Hal hal tersebut mengisyaratkan bahwa keseluruhan proses tehnis pengadaan e-ktp itu berada ditangan pejabat yang berwenang untuk itu yakni pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan hal tersebut bukanlah dalam lingkup pekerjaan seorang presiden.

Bahwa kemudian dakwaan jaksa menyebut banyak sekali anggota DPR RI yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi itu antara lain Setnov maka kuat dugaan skenario korupsi itu di desain antara anggota parlemen dengan pejabat kemendagri. Karenanya tidak pada tempatnyalah mengaitkan SBY dengan kasus korupsi yang demikian.
Apalagi seperti yang diutarakan sebelumnya ,dalam dakwaan jaksa ,nama presiden ke -6 tersebut tidak ada disebut sebut.

Bahwa SBY menolak untuk menghentikan proyek pengadaan e-ktp bukan berarti ia terlibat dalam kasus itu.
Kita belum tahu apa alasan Mirwan Amir menyebut nama SBY dalam persidangan kasus korupsi itu. Mungkin ia bermaksud ingin menyeret presiden kelahiran Pacitan itu dalam kasus mega korupsi yang menjadi pembicaraan hangat itu.
Salam Persatuan!