Rizal Ramli masih dianggap sebahagian kalangan sebagai ekonom yang punya integritas yang baik. Memang kadangkala banyak orang menilainya sering membuat kegaduhan terutama melalui kritik dan caranya bicara yang blak blakan yang bisa terkesan mengabaikan etika. Begitu dilantik oleh Jokowi sebagai Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Susilo pada reshuffle pertama Kabinet Kerja Jokowi pada 12 Agustus 2015,ia langsung membuat " kegaduhan".
Doktor ekonomi jebolan Universitas Boston itu langsung mengkritik rencana Pemerintah yang punya target penyediaan listrik 35.000 megawatt. Menurutnya rencana tersebut tidak realis. Terhadap kritikannya itu muncul reaksi dari Wapres Jusuf Kalla yang ujung ujungnya Rizal Ramli menantang JK untuk melakukan debat terbuka. Rizal Ramli juga mengkritik penyediaan pesawat terbang berbadan lebar yang akan digunakan oleh maskapai penerbangan Garuda.
Tokoh yang pernah ditahan di masa orde baru ini juga mengkritik tentang lamanya kapal sandar di pelabuhan Tanjung Priok yang membuatnya berseteru dengan RJ Lino , Dirut Pelindo II pada waktu itu. Dengan berbagai manuver yang dilakukannya maka ia mendapat julukan " Rajawali Ngepret". Kemudian ia terkesan berseteru dengan Basuki Thaja Purnama atau Ahok berkaitan dengan reklamasi di Teluk Jakarta .Kemudian sebagai Menko Maritim ia membuat kebijakan moratorium reklamasi.
Selanjutnya banyak orang menduga karena perseteruannya dengan Ahok mengenai reklamasi inilah penyebab ia diberhentikan Jokowi sebagai Menko Kemaritiman.
Walaupun diberhentikan Jokowi dari jabatannya tetapi ia cukup sportif mengakui pencapaian Jokowi-JK selama 3 tahun memimpin Republik ini. Dibidang prestasi ,Rizal memastikan dirinya tidak bisa memungkiri bahwa Pembangunan infra struktur yang dibangun kabinet kerja bukan hisapan jempol saja.
"Kalau ditanya prestasinya apa tentu infrastruktur tidak bisa dibantah, zaman Pak Jokowi bangun infra struktur di banyak tempat terutama di luar Jawa dengan biaya rata rata setengah dari Pemerintah sebelumnya " ujar nya ( detik com ).
Prestasi Jokowi- JK lainnya yang dipuji oleh Rizal Ramli adalah program pemberian sertifikat gratis kepada masyarakat yang memberikan hak kepada masyarakat atas kepemilikan tanah . Ia juga memuji tentang pemberian bantuan dana desa. Namun selain memuji ,Rizal Ramli juga mengingatkan menteri, sebagai pembantu Presiden untuk bisa menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia secara transparan dan tidak ada satupun yang ditutupi seperti halnya persoalan daya beli.
Berkaitan dengan hal ini Rizal Ramli memberi contoh ,soal fenomena daya beli.Para pembantu Presiden Jokowi tidak bisa menjelaskan secara faktual terkait dengan kondisi daya beli turun atau tidak. Tentang persoalan daya beli masyarakat ini selayaknyalah Presiden diberi informasi yang tepat sehingga jangan terjadi daya beli sudah menurun tetapi Pemerintah mengatakan tidak,sedangkan setiap hari masyarakat dapat menilainya.Â
Sekarang ini " daya beli masyarakat yang menurun" menjadi isu politik yang sedang hangat hangatnya berkembang. Banyak kalangan yang menduga bahwa daya beli sekarang ini memang menurun oleh karena pemerintahan Jokowi- JK sedang berkonsentrasi pada Pembangunan infra struktur. Apabila memang daya beli menurun maka hal tersebut akan memengaruhi tingkat elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.Â
Kalau memang daya beli menurun apakah Jokowi masih bisa meningkatkannya dalam masa jabatannya yang tinggal dua tahun lagi. Walaupun berbagai kelemahan masih ditemui selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK ,tetapi Rizal Ramli menyatakan " Secara umum pemerintahan Pak Jokowi sudah oke ,tapi its not enough". Sebuah pengakuan jujur dari seorang Rizal Ramli yang pernah diangkat dan kemudian diberhentikan Jokowi sebagai Menko Kemaritiman.
Salam Persatuan!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H