Sangat wajar apabila publik menantikan pidato perdana Anies Rasyid Baswedan yang telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubernur DKI masa bakti 2017-2022. Sandiaga Uno mendampingi Anies dalam memimpin Jakarta lima tahun ke depan.
Pidato perdana selalu menarik untuk disimak karena melalui pidato itulah publik akan mencermati hal hal apa yang menjadi prioritasnya pada awal kepemimpinannya.
Mengingat bahwa proses pilkada DKI sangat sarat dengan hal hal yang berbau SARA maka wajar juga lah masyarakat mendapat informasi ,langkah apa yang akan dilakukan oleh Anies-Sandi untuk menjahit kembali Tenun Kebangsaan yang dulu sering diungkapkan oleh mantan Mendikbud tersebut.
Tetapi sepertinya banyak juga masyarakat yang kecewa mendengar pidato pemimpin baru DKI itu. Dalam pidato perdananya, Anies antara lain menyatakan "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka,saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami".
Sebelum sampai pada paragraf pidato yang dikutip diatas, Anies mengutarakan bagaimana dimasa lalu ,kolonialisme dirasakan di Jakarta selama ratusan tahun.
Yang menjadi sorotan publik pada pidato tersebut ialah ketika Anies menyebut kata pribumi. Sepengetahuan penulis istilah pribumi sangat dikenal pada jaman Hindia Belanda.
Dulu sewaktu belajar Pengantar Ilmu Hukum, oleh dosen dijelaskan pada masa Hindia Belanda, penduduk dibagi kepada 3 golongan yaitu, 1) Golongan Eropa yang terdiri dari semua warga negara Belanda dan semua orang Eropa lainnya, 2) golongan Timur Asing yaitu mereka yang tidak termasuk kepada no 1), dan juga tidak termasuk pada golongan bumi putra, seperti India, Arab, Cina dan sebagainya, dan 3) golongan bumi putra Pada golongan bumi putra inilah pribumi dimasukkan.
Kemudian mengacu kepada penuturan Wkipedia,dijelaskan istilah pribumi muncul di era kolonial Belanda. Istilah pribumi ini merupakan terjemahan dari kata Inlander yang pertama kali dicetuskan dalam Undang Undang Kolonial Belanda tahun 1854. Selama masa kolonial ,Belanda menanamkan sebuah rezim segregasi (pemisahan ) rasial tiga tingkat yaitu, 1) Europeanen, 2) Vreemde Oosterlingen (Timur Asing) yang meliputi orang Tionghoa, Arab, India maupun non Eropa lainnya dan ras berikutnya, 3) Inlander yang kemudian diterjemahkan menjadi pribumi.
Selanjutnya perlu diingat penggunaan istilah pribumi telah dilarang untuk digunakan sesuai Inpres( Instruksi Presiden) Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Inpres yang ditandatangani Presiden Habibie itu dengan jelas memerintahkan kepada Menteri,pimpinan lembaga pemerintah non Departemen ,pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi /Tinggi Negara, Gubernur, Bupati, Walikota untuk " Menghentikan penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan ,perencanaan program ,ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan".
Berdasarkan hal hal yang dikemukakan diatas ada beberapa hal yang dapat dicatat. Pertama, istilah pribumi telah dikenal sejak jaman kolonial Belanda. Kedua, istilah pribumi di jaman kolonial merupakan status hukum penggolongan penduduk. Ketiga, istilah pribumi sekaligus untuk membedakannya dengan golongan Eropa dan golongan Timur Asing . Keempat, penggunaan istilah pribumi telah dihentikan berdasarkan Inpres.
Kemudian terhadap istilah pribumi yang dikemukakan Anies ada yang menyatakan tidak ada yang salah dengan penggunaan tersebut karena Anies ingin melukiskan ,kata pribumi itu diletakkan pada bingkai pribumi dulu dijajah dan sekarang sudah merdeka. Tetapi harus jujur diakui ketika sebelum Inpres Nomor 26 Tahun 1998 diterbitkan kalaulah kita mendengar kata pribumi, siapakah pribumi itu dalam gambaran kita. Tidak hanya masa sebelum 1998, andainya sekarang pun kita mendengar kata itu lalu siapakah pribumi yang ada di benak kita.
