Mencermati Rencana Pertemuan KPK dengan SBY

Kompas.com ,13/9/2017,memberitakan hari ini Rabu,13 September 2017,pimpinan KPK direncanakan akan bertandang ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat .Menurut rencana pimpinan KPK akan bertemu SBY,Ketua Umum Partai Demokrat beserta dengan seluruh jajarannya. Belum diperoleh informasi resmi dari KPK tentang agenda pertemuan. 

Yang ada adalah keterangan Imelda Sari,Kepala Divisi Komunikasi Partai Demokrat yang menyatakan pertemuan akan membahas tentang integritas partai politik. Seperti terlihat ,sekarang ini sedang terjadi pertarungan besar antara DPR dengan KPK.Beberapa manuver Pansus hak Angket KPK yang dibentuk DPR dalam taraf tertentu telah membentuk opini yang merugikan KPK.

Lebih menarik lagi memperhatikan bahwa tokoh tokoh hak angket termasuk yang paling vokal justru berasal dari partai pendukung Pemerintah. Wacana pembekuan KPK yang menghebohkan itu justru diutarakan oleh politisi PDIP ,Henry Yosodiningrat.Begitu juga aksi mendatangi KPK dan minta untuk ditahan , dilakukan oleh Masinton Pasaribu yang juga adalah politisi PDIP.

Berkaitan dengan Pansus KPK ini terlihat Partai Demokrat tidak memberi dukungan terhadap berbagai langkah yang dilakukannya. Agus Hermanto ,Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menegaskan partainya Istiqomah tidak ingin terlibat dalam Pansus tersebut.Menurutnya sikap Demokrat yang menolak Pansus Angket KPK merupakan sikap dan mayoritas masyarakat Indonesia.(Tribun eks.com Jakarta,13/9/2017). Padahal kalau ditilik dari kepentingan subjektif dengan menggunakan ukuran ukuran kepentingan partai ,maka Partai Demokrat lah yang paling " dirugikan" dengan tindakan hukum yang telah dilaksanakan komisi anti rasuah tersebut.

Beberapa kader utama Partai Demokrat,ditangkap ,ditahan,diproses secara hukum oleh KPK yang kesemuanya berujung pada vonis bersalah oleh pengadilan. Nazaruddin,Angeline Sondakh,Sutan Batoegana ,Anas Urbaningrum ,Andi Mallarangeng adalah sejumlah nama pimpinan Partai Demokrat yang telah dijatuhi hukuman penjara karena kasus korupsi. Melorotnya popularitas partai ini dari peringkat pertama pada pemilu 2009 menjadi peringkat keempat pada pemilu 2014 ,diduga karena berkurangnya kepercayaan masyarakat oleh karena banyaknya kader partai yang tersandung masalah rasuah.

Namun terhadap tindakan KPK yang demikian terlihat Partai Demokrat tidak pernah memberikan reaksi yang memusuhi komisi yang berkantor di Kuningan tersebut. Padahal pada masa itu Partai yang didirikan SBY sedang kuat kuat nya,pemenang pemilu 2009 dan SBY adalah Presiden RI. Dalam konteks yang demikian tidak salah kalau menyimpulkan Demokrat mampu memisahkan perbuatan kadernya dengan kepentingan objektif partai sebagai sarana pengembangan demokrasi dan juga sebagai wahana penyampaian aspirasi politik masyarakat.

Mungkin dengan pemahaman yang demikian kita boleh menyebut bahwa Demokrat adalah partai yang bisa menjaga integritasnya. Mengacu kepada keterangan Imelda Sari tersebut diatas mungkin inilah salah satu alasan pimpinan KPK ingin bertemu SBY dengan pimpinan Demokrat lainnya. Kemudian diperkirakan secara politis ,KPK juga butuh dukungan politik Demokrat mengingat tanggal 28 September ini Pansus KPK akan merumuskan berbagai saran maupun rekomendasi yang berhubungan dengan eksistensi komisi anti rasuah tersebut dimasa yang akan datang.

Kita belum mengetahui apa nantinya isi rekomendasi Pansus tetapi ada yang perlu diwaspadai agar rekomendasi tersebut tidak bermaksud mengurangi kewenangan KPK. Apa bila Pansus menerbitkan rekomendasi yang bermaksud mengurangi kewenangan nya maka KPK butuh dukungan politik untuk menghempang keinginan yang demikian.Karenanya kunjungan KPK ke Demokrat tidak salah juga dipandang sebagai upaya memobilisasi dukungan politik terhadap masa depan KPK.

Dalam konteks yang demikian maka terlihatlah arti penting pertemuan KPK dengan Demokrat.

Salam Demokrasi!