Semakin dekat tanggal 17 Agustus semakin ramai perbincangan tentang pulangnya Rizieq ke negeri ini. Kompas.com 24/7/2017 mewartakan keterangan Sugito Atmo Pawiro,pengacara Rizieq yang menyatakan Tokoh FPI itu akan datang di Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti untuk menghadiri Milad FPI. Namun masih menurut Sugito Atmo Pawiro yang juga Kepala Bantuan Hukum FPI sebagaimana dikutip dari Viva.co.id menyatakan Imam Besar FPI itu batal  pulang pada Agustus ini.
Terlepas dari Rizieq akan pulang atau tidak pada waktu yang dekat ini, laik juga untuk mencermati apa untung-ruginya buat Jokowi jika Rizieq pulang ke negeri kita ini. Harus diakui secara jujur semenjak munculnya kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki  Tjahaja Purnama pada tanggal 27 September 2017, popularitas Rizieq di kalangan sebahagian umat Islam melonjak tinggi karena ia bersama Bachtiar Nasir melalui wadah Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI ( GNPF-MUI) telah berhasil memobilisir jutaan umat Islam menuntut agar Ahok dipenjarakan.
Aksi Aksi Bela Islam terutama Aksi 4/11 dan 2/12 telah berhasil menunjukkan bahwa Rizieq adalah pemimpin baru umat Islam. Rizieq lah tokoh sentral gerakan anti Ahok tersebut. Selain pemimpin baru ummat Islam yang meminta Ahok untuk dipenjarakan,Imam Besar FPI tersebut juga telah mengeluarkan beberapa kata atau kalimat yang dapat ditapsirkan sebagai bentuk ketidak senangan terhadap Jokowi. Ucapannya seperti " revolusi" tidak salah juga kalau diartikan ditujukan kepada Jokowi.
Begitu juga ucapannya yang mengatakan kalau tuduhan hukum kepadanya tidak dihentikan maka ia akan menggerakkan revolusi putih dari tanah suci juga dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
Dari sisi yang demikian maka Rizieq telah menduduki posisi sebagai pemimpin sebagian umat Islam yang tidak simpati terhadap Jokowi. Dengan posisinya yang demikian tidak salah menyatakan, secara politis Rizieq adalah ancaman potensial untuk Jokowi terutama pada pilpres 2019 nanti.
Diperkirakan isu yang berhubungan dengan umat Islam yang akan muncul nanti untuk menggerus popularitas Jokowi akan terus digelorakan antara lain yang berhubungan dengan " kriminalisasi" ulama, Jokowi dukung Ahok dan yang teranyar adalah penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang kemudian dijadikan dasar hukum oleh pemerintah untuk membubarkan HTI.
Hal yang paling menonjol dalam isu " kriminalisasi " ulama ialah yang berkaitan dengan kasus dugaan pembicaraan mesum antara seorang perempuan bernama Firza Husein dengan seorang pria yang diduga Habib Rizieq. Untuk kasus ini Firza dan Rizieq telah ditetapkan sebagai tersangka bahkan Rizieq oleh Polri telah dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan bahkan pernah meminta bantuan Interpol untuk memulangkan secara paksa Rizieq ke Indonesia.
Tentang anggapan Jokowi dukung Ahok sangat terasa gemanya pada Pilgub DKI yang lalu. Walaupun Pilgub DKI telah berlalu dan Ahok sudah dihukum dua tahun penjara tetapi diperhituungkan isu ini akan diangkat kembali pada pilpres nanti. Sedangkan pembubaran HTI akan terus digunakan untuk mengurangi popularitas Jokowi karena oleh sebagian kalangan dikesankan tindakan pemerintah ini merupakan bentuk ketidaksukaan kepada umat Islam.
Terhadap konstelasi  politik yang demikian bagaimana kira-kira sikap Jokowi?
Menurut dugaan penulis ada beberapa hal yang menjadi pilihan untuk mantan walikota tersebut. Pertama, merangkul Habib Rizieq. Dengan merangkul Imam Besar FPI tersebut maka " tekanan " politik  dari sebagian umat Islam yang bersimpati kepada Rizieq akan berkurang. Tanda-tanda kearah ini sudah terlihat melalui pertemuan halal bil halal di Istana pada Syawal yang lalu dalam hal mana delegasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI ( GNPF) yang dipimpin oleh Bahtiar Nasir telah bertemu dengan Presiden  Jokowi didampingi beberapa menteri.
Seusai pertemuan di Istana tertangkap sinyal adanya keinginan GNPF MUI untuk mengadakan rekonsiliasi yang bermartabat dengan pemerintah tetapi juga disertai beberapa syarat antara lain,kalau Rizieq pulang tidak ditahan dan kasus hukum yang membelitnya dihentikan. Apakah Jokowi mau atau bersedia memberikan konsesi politik yang demikian?Â
Rasanya tidak mudah juga bagi Jokowi untuk memenuhi permintaan tersebut karena Polri sudah menetapkan Rizieq sebagai tersangka dan juga telah menempatkannya pada DPO. Artinya kalau permintaan tersebut dipenuhi, bisa jadi Polri akan kehilangan wibawanya di mata masyarakat. Juga akan muncul kesan di masyarakat bahwa instrumen hukum juga digunakan untuk kepentingan politik. Sedangkan " keuntungan" yang diperoleh Jokowi adalah berkurangnya tekanan politik dari pendukung /simpatisan Habib Rizieq.
