Heboh KPK : Tidak Ada Korupsi Ahok di RS Sumber Waras

Kehebohan melanda netizen dan publik setelah KPK mengumumkan hasil penyidikannya terhadap kasus RS Sumber Waras. Dimana KPK menyatakan tidak menemukan bukti adanya kasus korupsi di RS Sumber Waras. Publik pun terbelah dua yaitu pro Ahok percaya sepenuhnya hasil KPK tapi yang anti Ahok tentu tak percaya hasil KPK. 

Kalau diperhatikan menurut survei Saiful Mujani Research Center terlihat masyarakat yang pro Ahok tertinggi berasal dari orang Tionghoa, Batak dan Jawa. Sedangkan masyarakat anti Ahok tertinggi berasal dari Betawi, Minang dan Sunda. Jadi disini ada unsur bias primordial dimana suku dan agama seseorang ikut menentukan pola pikir orang itu. Hal ini juga terjadi di AS dimana pemikiran dan aspirasi politik orang AS berbeda antara orang Kaukasia kulit putih, Afro Amerika kulit hitam dan orang Latin Amerika. Misalnya dalam kasus presiden Obama yang didukung telak oleh orang Afro Amerika dan Latin Amerika tetapi beliau cukup banyak yang tidak suka di kalangan orang Kaukasia kulit putih. Kasus lain yaitu OJ Simpson yang sempat meledak tahun 90an di AS. 

Dia adalah mantan bintang olahraga kulit hitam di AS yang dituduh membunuh mantan istrinya sendiri. Saat itu opini publik terbelah meski bukti sangat kuat mengarah ke OJ Simpson. Yaitu DNA, senjata pembunuhan, motif dan alibi tetapi OJ Simpson bebas karena kebetulan mayoritas juri berasal dari orang Afro Amerika kulit hitam. Motif SARA dalam kasus Ahok ini juga tergambar jelas baik di kalangan kubu yang pro Ahok dan anti Ahok. Yang pro Ahok misalnya teriak teriak onta menghina anti Ahok. 

Padahal onta jelas mancung dan bermata lebar lebih tampan/cantik dan mirip artis daripada babi. Guru besar Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita yang netral saja melansir KPK aneh karena selama ini audit BPK dijadikan acuan dalam kasus Hambalang, Century, RJ Lino, Suryadharma Ali (SDA), Jero Wacik dan Miranda Goeltom. 

Logika KPK menyatakan tidak ada kasus korupsi di RS Sumber Waras berdasarkan opini subyektif ahli hukum dari 2 institusi UGM dan MAPPI (UI). Sementara logika BPK menyatakan ada korupsi di RS Sumber Waras berdasarkan auditor independen dan riset mendalam. Sebagai perbandingan selama ini audit BPK rutin dipakai KPK, Kejagung dan Kepolisian dalam membangun kasus di pengadilan korupsi. Ada dugaan Ahok dilindungi tangan penguasa dan didukung komunitasnya seperti pengusaha. 

Padahal dalam kasus RS Sumber Waras justru sudah 2 kali diadakan audit oleh BPK dimana salah satunya adalah audit investigatif atas permintaan pimpinan KPK terdahulu yang ternyata berasumsi bahwa Ahok itu korupsi. Alasannya pembelian RS Sumber Waras tanpa proses pengadaan yang jelas, mendadak (Juni 2014 Ahok ketemu pemilik RS Sumber Waras dan Desember 2014 sudah transaksi jual beli), transfer dana pembayaran dilakukan malam hari akhir Desember 2014 agar bisa masuk di APBD Perubahan 2014 karena APBD 2014 sudah disahkan oleh Jokowi dan DPRD Jakarta. 

Lebih aneh lagi RS Sumber Waras baru bisa digunakan 2 tahun lagi yaitu 2018 karena ternyata statusnya cuma HGB yang akan habis 2 tahun lagi itu sebabnya nama transaksi Sumber Waras adalah Pelepasan Hak di APBD. Padahal tahun 2018 tanpa dibeli pun status tanah Sumber Waras otomatis menjadi milik negara. Ketua MAKI Boyamin Salam menyatakan bahwa pembelian Sumber Waras itu penipuan karena negara membeli tanahnya sendiri. Bahkan muncul fakta bahwa letak Sumber Waras yang dibeli Ahok itu bangunan baru di Jalan Tomang Utara yang murah meriah tapi dihargai dengan NJOP mahal jalan Kyai Tapa hanya karena alamatnya ikut Sumber Waras yang lama. 

Sebelumnya akhir 2013 Ciputra sudah perjanjian membeli Sumber Waras dengan harga Rp. 15 Juta per meter tapi ijin peruntukannya harus diubah ke Komersial. Karena ijinnya ditolak maka jual belinya batal. Mendadak Juni 2014 atau dalam beberapa bulan muncul Ahok dengan penawaran Rp. 20 Juta per meter tanpa mengubah ijin peruntukan. Apalagi audit BPK masih menemukan penyimpangan lain di APBD Jakarta yang triliunan rupiah.

Mereka yang tidak suka Ahok bukan hanya masalah SARA dan kasus Sumber Waras. Tetapi juga perilaku Ahok yang kasar dan arogan, tidak ada pretasi makro seperti gagal mengentaskan kemiskinan dan banjir, tidak ada pembangunan infrastruktur besar oleh Ahok serta sederet kasus lain menanti Ahok.

Mulai dari reklamasi Podomoro dan kasus lahan BMW. Komunitas Teman Ahok kebanyakan pengangguran yang jarang jadi PNS dan BUMN sehingga bisa fanatik mendukung Ahok. Ada pendapat kasus Ahok mirip Thaksin mantan PM Thailand. Kebetulan keduanya juga beretnis sama dan didukung kuat oleh orang miskin di 2 negara itu. Thaksin juga ditimpa banyak kasus akhirnya bisa tersingkir. Ahok sendiri harus menang di pilgub Jakarta 2017 meski untuk itu Ahok harus menjilat dan mengemis parpol. 

Karena elektabiltas Ahok makin tergerus dan hanya kuat di 3 kelompok masyarakat. Padahal bisnis keluarga Ahok di Beltim sudah tidak berkembang dan adik Ahok : Basuri Tjahaya Purnama keok di pilbup Beltim. Seandainya Ahok kalah maka bisa dijadikan tersangka di banyak kasus. Bahkan jika Ahok menang pilgub pun malah bisa dijadikan bulan bulanan sepanjang masa jabatannya karena sudah tak bisa mencalonkan diri lagi alias habis kartunya.