Membumikan Pancasila

Membumikan Pancasila

Ritual setiap tahun menjelang perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dengan memasang bendera dan hiasan atau aksesoris warna merah putih di rumah, sepanjang jalan, pertokoaan, mall, sekolah, perkantoran dan instansi pemerintah mulai dari desa hingga nasional.

Tema HUT RI tahun 2017 ini, "72 Tahun Indonesia Kerja Bersama". Logo HUT RI tahun 2017 pun memuat angka "72" dan kalimat "INDONESIA KERJA BERSAMA".Senada dengan pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2017 Jokowi menyampaikan tentang Persatuan sebagai modal berbangsa dan bernegara, percepatan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrsatruktur, berkerjasama mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, dan menjaga Pancasila berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 untuk sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lihat : http://news.liputan6.com/read/3059962/pidato-lengkap-presiden-jokowi-dalam-sidang-tahunan-mpr-2017

Sumber: trenddunia.com

Usia 72 Tahun negara ini mengalami tantangan dan hambatan yang begitu besar dengan arus globalisasi yang terus berkembang. Selain itu dalam memerangi ekstrimisme, radikalisme dan terorisme yang mulai merundung persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Pentingnya "membumikan Pancasila"kembali di Indonesia tercinta ini, agar tetap mempertahankan perilaku berbangsa dan bernegara yaitu semangat gotong royong dan Bhineka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke. Gotong royong adalah akar dari kebudayaan Indonesia yang merupakan wujud harmoni kebersamaan. Gotong royong juga sudah menjadi perekat sosial paling efektif tanpa memandang ras, suku, dan agama untuk mencapai tujuan yang luhur. Keberagaman menjadi kekuatan bangsa Indonesia. 

Pancasila merupakan nilai paling ideal yang harus dibumikan dengan cara disesuaikan dengan berbagai kondisi masyarakat dan perubahan zaman. Bagi pemerintah, "membumikan Pancasila" hanya bisa dilakukan lewat kebijakan yang menjunjung demokrasi dan kesetaraan dalam semua tataran.

Kesetaraan ini bukan semata dalam perekonomian hingga kesempatan kerja melainkan juga terkait dengan hak asasi yang lebih mendasar, termasuk dalam kehidupan beragama. Tidak hanya itu nilai keempat sila yang lain juga harus benar-benar diperjuangkan pemerintah dalam setiap program, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun pembangunan karakter bangsa.

Pentingnya pemahaman nilai luhur Pancasila juga baru bisa hidup jika tercermin dalam laku dan lisan para tokoh, dari pejabat negara, politisi, ulama sampai pendidik. Apalagi maraknya korupsi yang dilakukan para pejabat daerah dan pusat. Korupsi yang memiskinkan negara ini dan menyengsarakan rakyat miskin, tampaknya sangat sulit mengentaskan budaya korupsi yang sudah mendarah daging. 

Tantangan berat kedepannya yang masih akan dihadapi oleh negara kita tahun 2017 adalah pertama tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28 juta orang atau 10,86 persen dari jumlah penduduk. Meskipun secara persentatif jumlah penduduk miskin sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, kita tak bisa menutup mata bahwa tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung memburuk dalam setahun terakhir, baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan. Kedua tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi, ketiga kondisi fiskal yang masih dihadapkan pada persoalan belum optimalnya penerimaan negara dan belanja yang masih harus dipertajam. Dalam hal ini akan terjadi defisit anggaran harus dijaga dan keseimbangan primer masih terus melakukan perbaikan. Keempat kesenjangan dalam segala aspek kehidupan. Kebijakan dan program pembangunan yang semestinya bisa digulirkan dengan adil dan merata, disinyalir ketidakadilan membawa dampak yang merugikan.

Berbagai paket bantuan permodalan dan bantuan teknologi dan bantuan perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin, meski dimaksudkan untuk mendongkrak pendapatan mereka, hasilnya di lapangan acapkali malah berbalikan. Sepanjang tahun 2017 ini, yang terjadi bukan hanya proses marginalisasi dan proletarisasi yang massif, tetapi juga kehidupan sosial-ekonomi yang makin tidak ramah kepada keluarga-keluarga miskin. Banyak hal yang perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi mulai dari penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin, mendorong pertumbuhan sistem ekonomi kerakyatan dalam hal ini berpihak pada rakyat miskin, peningkatan layanan dasar dan akses masyarakat miskin, dan pembangunan inklusif tanpa meninggalkan atau mengabaikan bahkan merangkul perempuan, anak dan kelompok rentan/marginal.

Pembangunan inklusif yang juga mengurangi tingkat kemiskinan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Kerjasama dalam mempercepat pertumbuhan dengan pelibatan multipihak dalam implementasi setiap programnya baik pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil (NGO). 

Pembangunan inklusif yang tetap memegang teguh falasah hidup berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila yang mulai membumikannya dimulai dari diri kita, keluarga, sekitar dan negara ini. 

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Merdeka Bangsaku!