Beberapa bulan terakhir ini kota Kendari dan sekitarnya mengalami derita pemadaman listrik, yang sangat meresahkan masyarakat, bahkan beberapa bulan yang lalu pihak PLN area Kendari sempat dihearing oleh DPRD Kota Kendari namun persoalan pemadaman listrik tetap saja terjadi, bahkan semakin parah dimana padamnya tidak lagi beraturan kadang dua sampai tiga kali sehari, kondisinya tidak lagi mencerminkan PLN sebagai perusahaan listrik yang profesional tapi seperti sebuah perusahaan yang dijalankan oleh sekelompok orang "bego" yang "maaf" dipungut dicomberan nggak pernah diberi pelatihan dan pendidikan serta tidak digaji. Segala macam alasan dijadikan modal pembenaran atas kejadian pemadaman yang terjadi, mulai dari alasan pohon tumbang, kabel yang dicuri. perawatan mesin pembangkit , ketiadaan bahan bakar akibat kapal pengangkut yang terlambat datang sampai dengan terbakarnya PLTS.
Maaf mungkin narasi pembukaan saya diatas agak sedikit "emosional" namun begitulah kiranya gambaran perasaan yang dirasakan oleh hampir semua warga masyarakat kota Kendari {kecuali pegawai PLN tentunya} bahkan mungkin apa yang coba saya gambarkan diatas masih jauh lebih sopan dari sumpah serapah yang terlontar dari rasa kesal akibat pemadaman yang seenak udelnya yang tidak jelas kapan padamnya, kapan menyalanya dan berapa kali padam dalam sehari. Kadang ada pengumuman jadwal pemadaman  namun itu kesannya hanya formalitas karena pemadaman yang terjadi tidak pernah sesuai dengan apa yang dijadwalkan.
Persoalan pemadaman listrik yang terjadi sangat menjengkelkan dan menimbulkan pertanyaan apa sebenarnya kerjaan pegawai PLN area Kendari ini, karena secara umum sebenarnya tidak terjadi krisis listrik di kota ini, karena kapasitas terpasang dari dua pembangkit utama yang ada yakni PLTD Wua-Wua dan PLTU Nii Tanasa lebih besar dari kebutuhan puncak listrik masyarakat kota kendari dan sekitarnya. Disini timbul pertanyaan kalau realitasnya tidak ada krisis listrik, mengapa pemadaman "bergilir" terjadi ?. Persoalan pemadaman listrik yang dialami warga masyarakat kota Kendari ini menurut pemahaman sederhana saya sangat kental dengan aroma KORUPSI,  namun sayangnya luput dari perhatian, mengapa  ?.
Pertama bukankah pegawai PLN itu di rekruitmennya melalui tahapan seleksi yang ketat, dan harus memenuhi persyaratan dan kriteria-kriteria khusus yang dibutuhkan sebagai pegawai PLN.
Kedua bukankah pegawai PLN itu sebelum bertugas pastinya diberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, pekerjaan dan tanggungjawabnya baik secara teknis maupun manajemennya.
Ketiga bukankah pegawai PLN itu digaji yang besaran gajinya, tiga sampai empat kali lebih besar dari gaji kebanyakan pegawai, artinya dalam urusan kesejahteraan pegawai PLN harusnya berkinerja profesional, bukannya amburadul dan mengecewakan.
Keempat bukankah dalam melaksanakan tugasnya pegawai PLN punya SOP yang sama di seluruh wilayah Indonesia, serta didukung dengan anggaran operasional.
Nah dari keempat hal diatas yang menjadi pemahaman kami, secara teknis kalau memang pegawai PLN bekerja biasa-biasa saja tidak perlu bekerja ekstra dengan modal empat hal tersebut diatas maka kejadian pemadaman "bergilir" yang terjadi ini tidak perlu terjadi apalagi sampai berlarut-larut hingga berbulan-bulan.
Alasan-alasan yang diberikan perihal penyebab terjadinya pemadaman bergilir seperti yang disebutkan diatas, boleh dikata hanya untuk konsumsi anak SD. Mengapa ? yah kalau sudah kejadian baru ditangani sama saja bohong, pastinya pada perusahan sekaliber PT. PLN ada SOP menyangkut pemeliharaan, perawatan  serta operasional jaringan serta pembangkit itu sudah jelas !!!. Okelah kita tidak bisa memungkiri ada kejadian-kejadian yang sifatnya karena kondisi bencana yang tidak bisa dihindari, namun apa yang terjadi di Kota Kendari ini semua alasan teknis menyangkut pemadaman ini menurut hemat kami adalah akibat kelalaian petugas (human error). Apalagi PLTU Nii Tanasa yang tergolong masih baru dioperasionalkan tahun 2011, tidak masuk akal harus mengalami perawatan berat yang sampai-sampai harus memadamkan listrik dikurang lebih sepertiga bagian wilayah kota Kendari sampai 24 jam secara "bergiliran" namun tidak beraturan.
Dari apa yang kami paparkan diatas, aroma adanya "POTENSI" korupsi pada PLN area Kendari yang luput dari perhatian kita. Pertama pembangkit listrik di Kota Kendari yang terbesar adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang bahan bakarnya solar, bisa dibayangkan satu jam pemadaman akan ada solar atau bahan bakar yang tidak terpakai, jumlah nominal pastinya tidak bisa kami taksir namun yang jelas dalam sehari pemadaman bisa berpuluh-puluh drum solar yang tidak terpakai dan kalau ini diselewengkan maka bisa dikalkulasikan sendiri berapa duit ?. Potensi penyelewengan ini kelihatannya mudah saja diaudit berapa lama pemadaman, berapa kebutuhan BBM yang tidak terpakai didapatlah nilainya, namun berapa lama pemadaman, berapa kali pemadaman dan berapa luas wilayah pemadan dalam sehari siapa yang bisa membuktikannya ?. apalagi legalitas formal pengumum pemadaman yang dikeluarkan oleh pihak PLN tidak, tidak dan tidak sesuai dengan kenyataan yang dipadamkan, disinilah "kecurigaan" masyarakat yang menimbulkan aroma korupsi tak terpantau pada PT. PLN area Kendari.