Sebagai masyarakat, realisasi janji kampanye dan RPJMD adalah bentuk tanggungjawab dari seorang pemimpin yang telah diberikan amanah.Â
Intinya, kepala OPD juga dituntut berpikir keras. Bagaimana bisa merealisasikan semua program pro rakyat? Serta bagaimana pun caranya!Â
Jika diperlukan semua kepala OPD jungkir balik berpikir mengakali ketersediaan dana. Turut berpikir hingga pukul 2 dinihari, seperti yang dilakukan Pak Wali.Â
Semoga saja, setelah kena damprat atasan, kepala OPD tidak jadi baper. Repot urusan jika hati dan pikiran kena mental setelah dimarahi. Bagaimanapun yang menguasai sistem pemerintahan adalah mereka. Jalan atau tidaknya roda pemerintahan tergantung mereka juga.
Kemarahan Pak Wali juga perlu dimaklumi. Tak hanya program yang katanya pro rakyat itu mandeg, gejolak politik pun sudah mulai memanas. Maklum pesta demokrasi 2024 sudah dekat.
Apalagi, dari kubu partai politik oposisi terbesar di Cilegon sudah muncul menagih janji kampanye belum lama ini.
Mantan Wali Kota Cilegon yang kini menjadi Dewan Pembina DPD Partai Golkar Cilegon TB Iman Ariyadi sudah bersuara keras menagih janji politik Pak Wali.
Orasi politik Pak Iman saat menghadiri pelantikan Pengurus Kecamatan (PK) Citangkil dan Ciwandan di Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Sabtu kemarin tentu tidak bisa dianggap kritik biasa.
Pak Iman dalam orasinya lantang menyebutkan akan terus menagih janji kampanye Pak Wali hingga akhir masa jabatannya demi terpenuhinya hak-hak masyarakat Cilegon.
Pak Iman juga menyoroti kecacatan anggaran Pemkot Cilegon di tahun 2021 hingga ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mencapai Rp457 miliar.Â
Sehingga SILPA dinilai dapat merugikan masyarakat Cilegon dan menghambat pembangunan di berbagai bidang.
