Pembagian Sembako Warga Isoman Covid-19 Mandeg, Wali Kota Cilegon Tak Berdaya?

Persoalan penyelamatan kesehatan masyarakat terdampak virus covid-19 masih saja terbentur urusan birokrasi. Sejak awal pemberlakukan PPKM Pemkot Cilegon sudah menjanjikan akan membagikan sembako kepada warga yang menjalani Isolasi Mandiri (Isoman)

Sayangnya, hingga dua pekan pelaksanaan PPKM, Pemkot Cilegon justru mandeg tidak berdaya dalam mengelola data penerima sembako. Warga yang menjalani Isoman pun tak kunjung mendapatkan paket sembako yang dijanjikan itu.

Padahal tidak mudah menjalani Isoman dan tetap bertahan di rumah. Padahal urusan makan tidak bisa ditunda. Imun tubuh membutuhkan makanan yang bergizi.

Pemkot Cilegon sejak awal pemberlakuan PPKM menggembor-gemborkan akan membagikan sembako kepada siapa pun yang dinyatakan positif covid-19 dan menjalani isolasi mandiri. Realitas di lapangan ternyata tak sebanding dengan  cepatnya penyebaran lembaran himbauan dengan foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon yang mentereng itu.

Ardian, sahabat saya melalui pesan WA mengabarkan dirinya dinyatakan positif pada Rabu 7 Juli lalu. Semua data-data sudah masuk ke ketua RW di Perumahan BBS 2 Ciwaduk.

Ardian bersama keluarganya harus mengurung diri di rumah, meski pun anak dan istri dinyatakan negatif berdasarkan hasil tes. Sejak mendapatkan kabar di dalam tubuhnya terdapat virus yang belum ada obatnya itu, Ardian sempat dihubungi oleh tenaga medis.

Hari Jumat, Ardian dijanjikan akan dikirim obat dan vitamin, namun sampai kondisi tubuh yang kini mulai membaik, obat dan vitamin itu pun tidak kunjung datang.

Padahal urusan sembako yang berisi beras, mie instan, dan sarden kaleng itu kini ada yang membutuhkan. Meski pun jika dihitung dari nilai gizi, rasanya sembako yang dijanjikan itu pun tidak cocok bagi orang-orang yang membutuhkan asupan gizi lebih dalam pemulihan daya tahan tubuh.

Lantas, bagaimana imun masyarakat kuat jika urusan perut saja Pemkot Cilegon tidak cepat menanganinya?

Birokrasi dan mengandalkan data seperti lagu lama yang selalu menjadi penghambat. Dinas Sosial Kota Cilegon dalam berita Harian Banten Raya menyebutkan, jika penyebabnya adalah akibat data pengajuan yang disetor pihak kelurahan baru masuk sebagian.

Dari 43 kelurahan, baru 7 keluarahan saja yang mendapatkan bantuan sembako. Bantuan akan disalurkan jika data lengkap. Parahnya lagi muncul alasan gara-gara kantor kelurahan banyak yang tutup akibat covid-19. 

Waduh, jika begini, apa menunggu yang sedang Isoman sehat dulu baru mendapatkan sembako? Iya, jika selamat, jika takdir berkata lain, bagaimana?

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian seharusnya bisa menggerakkan bawahannya untuk bekerja lebih cepat tanpa terbentur birokrasi lagi.

Selama ini penyekatan dalam pemberlakuan PPKM saja sudah meresahkan aktivitas masyarakat. Tempat-tempat pedagang kecil dipaksa tutup dengan disemprot air. Belum lagi mobil patroli dan suara sirene yang terus meraung-raung.

Kondisi Kota Cilegon menjadi tidak menyenangkan dalam pemberlakuan PPKM. Masyarakat dipaksa patuh, sementara Pemkot Cilegon tidak kunjung membagikan kewajibannya dalam penyelamatan kesehatan masyarakat.

Kebijakan yang mengharuskan masyarakat berdiam di rumah saja, tapi tidak dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan bagi warga yang tidak bisa bekerja.

Apakah slogan Cilegon Baru, Modern, dan Bermartabat tercermin pada pemberlakuan PPKM saat ini?

Persoalan yang masih lambat, tidak ada terobosan atau inovasi baru dalam mengatasi persoalan ini. Ini baru sembako yang dijanjikan kepada warga yang menjalani Isoman saja sudah gagap hanya karena menunggu data yang dilaporkan pihak kelurahan.

Persoalan kebutuhan bahan makanan dampak pemberlakuan PPKM tidak hanya warga yang sudah bersilaturahmi dengan virus, tapi akibat pembatasan kegiatan juga berdampak pada puluhan ribu masyarakat yang tidak bisa bekerja.

Wali Kota Cilegon dituntut cepat bertindak dan berani ambil kebijakan. Evaluasi kinerja ketua RT dan RW yang sudah digaji Rp 1 Juta itu, ultimatum pegawai tingkat kelurahan agar tidak main-main dengan data masyarakat. 

Kendala kantor kelurahan tutup akibat ada yang terkena Covid-19 harusnya ada terobosan baru yang dilakukan. Sebagai kota modern, pelaporan harusnya lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi. 

Jika lambat menyelesaikan persoalan sembako dan kemanusiaan, Wali Kota Cilegon apa bisa membangun masyarakat yang bermartabat? Nakon, dulur...