Presiden menjadi salah satu sasaran kekesalan mereka. Minimnya lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja. Sehingga pengangguran semakin banyak.
Program kerja Jokowi saat berkampanye bersama KH. Maruf Amien juga selalu diungkit-ungkit, yaitu kartu pra kerja. Para pencari kerja atau pengangguran akan mendapatkan gaji bulanan.
Harapan mendapat gaji bulanan tidak kunjung datang hingga 100 hari kerja Jokowi yang terpilih menjadi presiden kedua kalinya.
Luapan emosi para pengangguran pun hanya bisa melalui postingan sosial media. Salah satunya menganggap Jokowi ingkar terhadap program kartu Pra Kerja.
Entah kapan kartu pra kerja itu terealisasi. Berdasarkan informasi Kementrian Keungan, setiap orang akan mendapatkan saldo sekitar Rp 7 juta.
Penerima kartu pra kerja adalah pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling).
Pragran kartu pra kerja sebenarnya bukan gaji, tapi biaya subsidi untuk mengikuti pelatihan. Untuk mendapatkan kartu pra kerja, rupanya harus mendaftar secara online di situs resmi Kemnaker. Setelah itu akan dilakukan seleksi oleh pemerintah.
Bagi yang lolos wajib mengikuti pelatihan di lembaga yang dipilih. Pemerintah akan menanggung semua biaya sebesar Rp 3 juta hingga Rp 7 juta.
Setelah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi, selanjutnya harus mengikuti uji konpetensi. Pemerintah akan memberikan subsidi biaya sebesar Rp 90 ribu. Setelah itu akan diberikan intensif lagi sebesar Rp 500 ribu untuk persiapan melamar pekerjaan.
Rupanya kartu pra kerja tidak secepat menerima gaji di awal bulan. Tahapan harus dilewati sebagai bekal menjadi pekerja profesional dibidang yang ditekuni.
Program yang bagus, hanya saja kapan itu terealisasi. Ribuan pengangguran di negara ini sudah terlalu banyak.
