Sekedar ingin menjadi pengamat politik amatiran yang nimbrung memberikan opini sepak terjang sang Gubernur dalam pertarungannya dengan (anggota) DPRD DKI.
Mengutip sebuah status FB lama tahun 2012 yang penulis temukan
"Untuk membunuh tikus dalam lumbung tak perlu membakar lumbungnya,
Kecuali lumbung itu sudah dikuasai tikus"
Status tersebut rasanya dapat diasosiasikan dengan perseteruan yang sedang hangat di berbagai media. Sang Gubernur menjalankan strategi ini terlihat dari indikasi dengan melakukan delegitimasi melalui opini/statement di media bahwa anggota DPRD adalah koruptor/maling/begal anggaran. Strategi ini berhasil diwujudkan dan saat ini DPRD DKI layaknya lumbung yang sudah terbakar dengan opini masyarakat yang sepakat dengan Gubernur. Maka hilanglah kepercayaan dari masyarakat khususnya pendukung sang Gubernur pada lembaga legislatif tersebut.
Namun ada yang aneh dengan strategi lanjutan sang gubernur ketika para anggota Dewan sudah mengaku kalah dan merekomendasikan untuk menyerahkan kekuasaan penggunaan anggaran melalui pergub dengan dalih merehabilitasi diri (1). Keanehan yang dimaksud adalah memberikan ancaman tidak akan memberikan gaji jika tetap melakukan rekomendasi tersebut (2).
Sepertinya ada kebingungan yang menimpa sang Gubernur menghadapi episode lanjutan pertarungannya dengan anggota legislatif tersebut. Padahal sudah nyata-nyata bahwa kelembagaan legislatif hasil pemilu tahun 2014 itu sudah terbakar legitimasinya oleh opini yang telah dibangun tapi mengapa masih ingin mengajaknya untuk membahas dan menyetujui APBD 2015?
Saya kira dalih merehabilitasi diri seperti disampaikan salah seorang pimpinan DPRD adalah langkah wajar dan wajar juga jika sang Gubernur menghentikan atau tidak memberikan gaji kepada (anggota) DPRD karena dianggap tidak bekerja sebagaimana mestinya. Namun langkah ancaman sang Gubernur (2) sangat berpotensi menimbulkan timpangnya/lemanya fungsi DPRD karena eksekutif lebih berkuasa atas beberapa isu sensitif. Terlihat potensi adanya niat untuk melakukan strategi totaliterisme atas kekuasaan di DKI. Jika ini memang diniatkan dan berhasil direalisasikan maka strategi ini akan menjadi percontohan yang berpotensi pada totaliterisme eksekutif dengan skala nasional. Menurut pemahaman penulis ini adalah ancaman terhadap demokrasi yang dianut oleh negeri ini.
Dengan berbaik sangka, mudah-mudahan opini ini penulis salah dan satu hal yang dikhawatirkan atas konflik ini adalah kerusakan tatanan pikir/moral bangsa ini terkait dengan komunikasi verbal sang Gubernur (3-5). Penulis menganggap hal ini sama bahayanya dengan kerusakan akibat korupsi.
Referensi
- http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/23/19313011/Lulung.Supaya.Tak.Ada.Kesan.Kita.Maling.Serahkan.Saja.ke.Gubernur?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp)
- http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/23/08465381/Ini.Ancaman.Ahok.jika.DPRD.DKI.Ngotot.Rekomendasikan.Pergub.APBD.2014?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news
- http://www.islamedia.co/2015/03/jawaban-cerdas-pakar-komunikasi-ini.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
- http://kriminalitas.com/pilih-mana-ahok-yang-kasar-atau-ahok-yang-lembut/
- http://suarajakarta.co/news/politik/ahok-arogan-kak-seto-apakah-pemimpin-harus-bersikap-seperti-itu/
