Marwan membenarkan pernyataan Djusman yang merupakan sahabat dekat Abraham. Dalam akun facebook Djus AR, Marwan mengatakan, “kasus-kasus itu seringkali dikoar-koarkan dulu. Saat masih bersama di kampung kita. Jadi benar dugaan banyak orang, kasus PDAM yang sebetulnya sudah disentuh (penyelidikan) akan dijawab enteng “kekurangan penyidik”.”
“Begitu pula kasus CCC dan BPN. Ternyata kekuasaan di pusat bisa membuai untuk melupakan kampung sendiri yang sebetulnya banyak juga orang-orang korupnya yang dulu sama2 kita kritisi. Mungkin terlalu kecil “gaungnya” atau tidak menasional kasus korupsi Makassar diungkap.”
“Jangan cari aman di kampung sendiri dong? Kecuali tujuanmu hax cari popularitas nasional….jgn pernah mengatakan dia konsisten dan pemberani jika dikampungx loyo…kata Djusman. Kawan sendiri jika mengecewakan patut di kritik.”
Sindiran dan kritikan tersebut dengan enteng dijawab bekas sekretaris pribadi Abraham Samad, Wiwin Suwandi. “Bapak dan Ibu yg terhormat, sy yakin otokritik dlm komentar ini mrupakan dialektika demokrasi untuk mwjudkan pnegakan hukum yg efektif. Mskipun dmikian otokritik trsebut tdk srta merta mnjdi ‘tudingan’ yg tndensius, aplagi frontal ‘menyerang’ seorang.”
Inilah beberapa otokritik dan sindirian terhadap ketua KPK yang dianggap tidak memiliki power sedikit pun mengusut tuntas kasus korupsi yang terjadi di Sulsel. Sebenarnya bukan hanya kasus korupsi PDAM sendiri yang dipertanyakan. Banyak perkara korupsi di Sulsel yang mesti diusut KPK.
Karena dua lembaga hukum di Sulsel, baik Kepolisian dan Kejaksaan sepertinya sudah dinilai tidak lagi dipercaya melakukan pemberantasan korupsi. Malah berkas kasus korupsi yang diduga banyak melibatkan pejabat justru terkesan “bolak-balik”.
Berdasarkan data Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel 2013, ACC Sulawesi melakukan pemantauan dan menemukan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Penanganan kasus-kasus tersebut masih tidak bergeser dari kasus yang terjadi di tahun sebelumnya. Dengan kata lain, kasus yang ditangani oleh penegak hukum dalam hal ini Polda Sulselbar dan Kejaksaan Tinggi Sulsel tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
Seperti kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2008, kasus dugaan korupsi pembebasan lahan CCC, kasus dugaan korupsi proyek Gernas Kakao, kasus dugaan korupsi pengadaan barang cetakan KPU Sulsel dalam Pilgub Sulsel 2012, dugaan korupsi Rp 100 miliar oleh PTPN XIV, dan kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Makassar senilai Rp1,3 miliar.
Berdasarkan catatan sejumlah lembaga anti korupsi termasuk ACC Sulawesi, 2013, terdapat 25 kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel dan belum tuntas, diantara sejumlah kasus tersebut terbagi dalam beberapa sektor korupsi yakni, korupsi bersumber dari APBD sebanyak 15 kasus, dan APBN 14 kasus.
Dari sejumlah kasus tersebut dalam catatan ACC, hanya sekitar 30% kasus yang sementara dalam proses hukum, baik dalam penyelidikan, penyidikan ataupun masuk dalam tahap penuntutan.