Mohon tunggu...
Ade Rahman
Ade Rahman Mohon Tunggu... wiraswasta -

Saya wartawan independent pemilik website www.liputanaktual.com menampilkan berita politik, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Sebanyak 16.490 Penerima Dana PSKS Tangsel Merasakan Manfaatnya

2 Desember 2014   09:21 Diperbarui: 17 Juni 2015   16:16 50
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Ciputat - Tangsel

Program Simpanan Keluarga Sejahtera disingkat PSKS pemerintahan Jokowi sebagai salah satu program yang baru saja berhasil dilancarkan, sebagai bentuk aksi nyata pengalihan dana subsidi BBM.

Terlepas dari tanggapan negatif kebanyakan pengamat, secara nyata dan gamblang, warga masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang mampu hingga miskin tentu berbeda pendapat.

Walau bagi mereka yang mampu dianggap dana Rp 200 ribu perbulan sebagai dana kompensasi BBM, tidak berarti dan berpengaruh besar namun lain halnya buat mereka yang miskin.

Uang sebesar itu paling tidak bisa untuk bertahan hidup bahkan lebih layak sedikit dibandingkan sebelum mendapatkan dana PSKS. Kalau kita pecah dalam perhari kurang lebih tiap harinya mendapatkan uang tambahan sebesar Rp 6.600.

Hal ini jika kita bandingkan dengan kenaikan BBM Rp 2.000 perliter, dimana rata-rata orang menghabiskan 2 liter bensin motor perhari selama 20 hari kerja, berarti masih ada uang lebih sebesar Rp 20.000 ( seratus dua puluh ribu rupiah ) dari dana PSKS yang diterima penyandang kemiskinan.

Paling tidak hal ini yang dirasakan penerima dana PSKS kota Tangerang Selatan sejumlah 16.490 orang. Bisa dikatakan beban hidup mereka yang sudah berat sedikit berkurang dan makanan di meja masih tersaji.

Tentu saja peran Dinas Sosial Tangsel yang dipimpin oleh Kepala Dinas H.Purnama Wijaya,SSos,MM sangat besar dalam melakukan pengawasan. Purnama tidak ingin HAK warga miskin Tangsel dipotong sepeserpun apapun alasannya.

Sehingga saat pelaksanaan pembagian dana PSKS dan saat ada warga yang meminta surat rekomendasi penggantian kartu Kartu Perlindungan Sosial atau disingkat KPS bagi mereka yang kehilangan kartu KPS, Purnama melarang keras jajarannya untuk memotong bahkan mengenakan biaya apapun.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun