GBHN Harus Menjadi Pedoman Pembangunan Indonesia bagi Kepentingan Bangsa

[caption caption="antusias tinggi masyarakat"][/caption]Jombang Ciputat - Tangsel

Otonomi Daerah serta dengan semakin dekatnya palaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuat persaingan di berbagai sektor menjadi lebih ketat dan berat kedepannnya. Semua ini bermuara pada kebijakan pemerintah baik pusat maupun terutama pemerintah Daerah.

Seringkali kebijakan yang diambil pemerintah Pusat tidak sinkron dengan kebijakan Daerah dimana penguasa Daerah cenderung mengambil langkah berbeda dengan menggunakan wewenang yang dimiliki. Dalam hal ini dirasa perlu dihidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang selama ini hanya dianggap sebagai lembaran negara saja.

Perlunya haluan negara, agar kepala negara ataupun daerah baik itu presiden gubernur, bupati, walikota memiliki visi yang sama, tidak sendiri-sendiri. kebijakan pemerintahan satu dengan pemerintah lainnya ke depan juga akan tetap menyatu meski sudah berganti-ganti pemerintahan.

Indonesia, lanjut dia, mendambakan haluan negara yang komprehensif, terlebih di tengah hadangan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Artinya, bukan hanya haluan negara bidang ekonomi, tetapi juga bidang politik dan keamanan, serta bidang sosial budaya, termasuk wawasan kebangsaan.

Tidak adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), menyebabkan arah pembangunan selalu berubah setiap kali berganti pemerintahan. Akibatnya, capaian pembangunan nasional menjadi lamban. Sehingga akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalan.

Anggota MPRRI dari fraksi Hanura Inas Nasrullah Zubir mengingatkan kembali semua ini kepada masyrakat Tangerang Selatan khususnya warga Kampung Masjid Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 lalu. Inas tak henti-hentinya mengumandangkan betapa GBHN harus menjadi corong utama kembali, dimana selama ini pemerintah yang berkuasa saat ini tidak jelas arah pembangunan yang memiliki kecenderungan serba instan dan dadakan tanpa adanya penyusunan rencana hingga 20 tahun kedepan.

"Eksekutif (pemerintah berkuasa) tidk memiliki kejelasan rencana pembangunan hingga 20 tahun kedepan. Hal ini disebabkan tidak adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sehingga baik di pusat maupun didaerah memiliki program serta rencana sendiri-sendiri yang seringkali tidak memiliki visi dan misi yang sama. Kita harus kembali pada GBHN jika mau menjadi bangsa yang kuat dan mandiri terlebih menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)." tegas Inas dihadapan sekitar 140 peserta Kegiatan Dengar Pendapat bersama Masyarakat.

Dalam acara yang diadakan di salah satu tempa tokoh masyarakat Suryadharma turu hadir anggota DPRD Tangsel dapil Ciputat Timur Amar (memenuhi undangan) dan narasumber Andi Syafrani,SH,MCCL, warga bersorak mendukung program Inas supaya indonesia kembali menerapkan GBHN.