Rapat Koordinasi Kominda Tangsel Membahas Kebijakan Jokowi Terkait BBM, UMK dan UU Pilkada

Buaran - Tangsel

Pemerintah kota Tangerang Selatan menjelang akhir tahun ini, sepertinya sedikit difokuskan lebih pada isu keamanaan. Terdapat 3 isu keamanan yang menjadi prioritas pemerintah Tangsel yaitu Kenaikan BBM, Upah Minimim Kota dan perubahan UU Pilkada.

Rapat ini dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Asisten Daerah 1 Ismunandar, beberapa Camat, perwakilan dinas, intel dan kodim. Walikota sangat perduli dengan isu keamanan dalam rangka menjaga keadaan kondusif, aman dan terjaga.

Menurut Salman Kepala Kesbangpolimas Tangerang Selatan sekaligus pelopor acara rapat Kominda, sifat rapat kali ini adalah bagian dari membahas proses pencegahan terhadap ancaman-ancaman yang dapat mengganggu stabilitas Tangerang Selatan sekaligus mencari pemecahannya.

“ Saya rasa khusus kota Tangerang Selatan isu terkait BBM, UMK dan UU Pilkada tidak terlalu berpengaruh besar dalam mengganggu stabilitas dan keamanan. Saya berkenyakinan bahwa Tangerang Selatan akan selalu kondusif walau terjadi kenaikan pada harga BBM dan upah UMK.” Tegas Salman di sela waktu istirahat.

Lain pula dengan tanggapan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sukanta yang mengatakan bahwa Dishubkominfo sebenarnya tidak terlalu terkait dalam. Hal ini dikarenakan fungsi dishub hanya menjaga arus macet jikalaupun terjadi demo atau sejenisnya.

Namun sangat disayangkan Kepala SatPolPP Tangsel, Azhar enggan berkomentar dengan alasan hanya sebagai undangan serta ranah ini masuk ke kesbangpolimas.

Apapun yang terjadi walau BBM naik jadi Rp 8500 perliter untuk bensin subsidi Premium, jika pemerintah Tangsel melalui Kesbanglimas memiliki keyakinan tinggi akan stabilitas dan keamanan kota Tangerang Selatan, maka hilangkan segala kekhawatiran dan tenang karena ancaman apapun tidak akan dapat menggoyah Tangsel.