Bintaro Jaya – Tangsel
Sudahjalan 15 hariinisejakawaltahun 2015 pemerintahanTangselkembaliberjalan normal.PelayanantetapberjalansepertisediakalamemenuhikebutuhanmasyarakatTangsel.Namunmasihbanyak di beberapaDinasterlihatadapejabat-pejabatsekelasKepalaSeksihinggaKepalaBidang yang ternyatamalas-malasanbekerjabahkanseringkalitidakmasukkantor.
Fenomenainicukupmemilukandanmengherankankarenapara PNS inidibayardaripajakpendapatanmasyarakatTangsel.SelidikpunyaselidikternyatabanyakpegawainegerisipilTangselmengeluhkanbelumturunnyagaji yang menjadihakmerekahinggabanyakdiantaramereka yang malesmasukkerja.
Mulaidaridinas yang menghasilkanpendapatanbuatdaerahhinggadinas yang sifatnyamurnipelayananfenomenainiterjadi. Walaudemikianmasihadasatu-duaKepalaDinasterutama yang sifatnyamurnipelayananmenegaskanuntuktidakmengikutijejakparapejabat yang males masuk. Sifatdemikiantidakmencerminkanpelayanmasyarakat yang baikdanmemalukan .
“ Kitasemuapelayanmasyarakatdanjanganhanyakarenagajiterlambatditerimatidakmasukkerjaatautidaksemangatmelayanimasyarakat. Kalian semuadibayaruntukmenjadipelayanmasyarakatbukan dilayanimasyarakat,” tegassalahseorangKepalaDinas yang mintauntuktidakdisebutkannamanya.
Belumturunnyagajipara PNS inikemudiandimintaikonfirmasikepadasekretariskomisi I DPRD TangselSitiChodijahketikaditemui di Lotte Mart Bintaro Jaya.MenurutSitiChodijah, DPRD sudahberusahauntuksecepatnyamengakomodirsupayagaji PNS cepatkeluarnamunkarenaawaltahunbarukemarin PLT GubernurBantenRanoKarnoliburdanbarukembaliaktifkerjatanggal 5 Januariketerlambataninipunterjadi.
“ Keterlambataniniterjadi karenabapakRanoKarnobaruaktifbekerjatanggal 5 Januarisehinggabutuhwaktulagi. Sekarangini kami ( DPRDTangsel ) tinggalmenunggupelaporan RKA menjadi DPA diserahkanke DPRD untukmempercepat proses pencairangaji. Bola ditanganpemkotTangselbukan di DPRD lagi.” Ungkapanggota DPRD daripartai PKS inisambilngobrolsantai.
Masihterkaitketerlambataniniketikaditanyakanadaisu yang beredarbahwaanggota DPRD dijanjikandiberikanRp 15 jutaperoranguntukmemperlancar proses pencairandanhinggasaatinibelumdibayarkan, SitimenampikdanmengatakanbahwamungkinituoknumnamunbagiSitipribaditidakpernahmemintaataumenerimauangbaikdaridinasmaupundaripihakmanapun, terlebihmenyangkutpengesahananggarandanpembuatanperaturandaerah.
Namundilematisinisebenarnyabukanhalbaruhanyasajapembuktianbahwabanyakoknumanggota DPRD Tangsel yang barumaubekerjadanmengesahkanbaikituanggaranmaupunperaturandaerahkalauadacuan / uang yang dijanjikandenganangka yang ditentukan oleh mereka.
Seringkaliinformasi yang masukwalaudarinarasumber yang valid sekalipunsulituntukdibuktikanketerlibatanoknum DPRD.SebenarnyaparapejabattinggisekelasKepalaDinastidakmaumenganggarkankhususbuat “Kado” anggota DPRD, namunkarenatidakkompaknyauntukmenolakmembuat “tradisi” yang sudahberjalanmustahiluntukdihilangkan.
Keterlambatanpencairangajiinihanyasatudarisekianbanyak yang terjadi di Tangselini.Bahkan“angka” yang dimintakebanyakanoknum DPRD inilebihtinggidibandingkantahunlalu (menurutsumber valid namunmintadirahasiakan), sehinggabebanDinasuntukmenyediakanupetimenjadilebihberatdanmengurasotak.