RENCANA pemindahan ibukota negera Indonesia, Jakarta, kembali mencuat kepermukaan. Sehingga menjadi pusat perhatian banyak pihak.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media cetak, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, mengatakan Presiden Joko Widodo serius ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Presiden  Jokowi meminta Menteri PPN/Bappenas untuk melakukan kajian-kajian teknis,"Kita perlu kajian-kajian itu dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkanya (pemindahan ibu kota), " ujar Bambang saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Kalimantan Tengah 2017 di Palangkaraya, Kamis, 6 April 2017.
Kajian ini, menurut Bambang, harus dilakukan sebab pemindahan ibukota negara ini bukan seperti orang pindah rumah, tapi memindahkan ekosistem. Oleh sebab itu, kajiannya harus bagus.
"Bapak Presiden meminta yang penting saat pemindahan nanti jangan sampai memberatkan APBN dan jangan sampai harus berhutang untuk merealisasikanya," ujarnya.
Dalam sejarahnya Jakarta menjadi ibukota negara secara kebetulan yakni ketika zaman Hindia Belanda. Presiden Sukarno pun sempat memiliki ide untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya.
"Karena itu Bung Karno bercita-cita suatu saat nanti akan memindahkannya dari Jakarta ke Palangkaraya," kata Bambang.
Catatan alfakir, Â pada masa orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sempat muncul pula isu, pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Jonggol, Kabupaten Bogor. Namun, isu itu kembali lenyap,s eiring dengan runtuhnya kekuasan orde baru.
Rencana pemindahan ibukota RI pun pada saat negeri ini dipimpin oleh SBY (Susilo Bambang Udhoyono), muncul kembali. Banyak pengamat yang menyodorkan ibukota RI dipindahkan ke beberapa tempat diantaranya ke daerah pesisir uta, Banten, juga ke Palangka Raya, dan lainnya.
Mencuatnya kembali rencana pemindahan ibukota, banyak kalangan mengkhawatirkan jangan-jangan sarat dengan kepentingan politik terkait berbagai permasahan bangsa. Yang tentunya harus segera diselesaikan.
Alfakir berpendapat, untuk saat ini, pemindahan ibukota bukan saat yang tempat, karena selain banyaknya persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan, juga kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh Jokowi- JK, yaitu melaksanakan janji-janji kampanyenya.
