Kemudian jika seseorang memperoleh titipan untuk disampaikan kepada seseorang dan menyampaikan titipan merupakan salah satu amal yang paling baik dan akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Namun sekarang ini, selain titipannya disunat, ditambah masih minta komisi lagi. Perbuatan ibadah untuk memperoleh pahala sudah dilipatgandakan dengan upah.
Nah, begitu juga dalam ruang lingkungan kepegawaian di lingkungan pemerintahan, jabatan bisa dibeli, bukan karena prestasi atau kinerja yang baik, sehingga seseorang dipercaya menduduki jabatan tertentu.
Untuk menjadi anggota dewan perakilan rakyat, untuk menjadi kepala daerah tidak luput dari jual beli suara, artinya money politics sudah membudaya. Tidak sedikit warga masyarakat untuk menentukan pilihan calon pemimpin diukur dengan uang. Tidak ada uang, tidak mendukung atau pindah dukungan ke lain hati yang ada uangnya. Tidak ada uang tidak dipilih.
Boleh jadi, karena segalanya diukur dan ditentukan dengan yang namanya uang, wajar jika banyak yang mengatakan negara ini, sudah tidak berkah, karena segala sesuatunya diukur dengan uang, dan uang. Nilai ibadah, pengabdian, kesalehan sosial tidak ada lagi, karena diukur dengan uang.
Semuanya, karena uang, dengan dalih karena tak ada uang tidak akan jalan. Amal baik di dunia langsung “diuangkan” yang katanya sebagai wujud terima kasih atau balas budi. Jika amal baik di dunia sudah “diuangkan”, apakah di akhirat nanti akan mendapat pahala juga ? Seorang kiai mengatakan, tidak akan mendapat pahala, karena pahalanya sudah dibayar atau diupah dengan uang.
Kampanye kesalehan sosial agaknya harus terus digaungkan seperti yang pernah dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Akhmad Heryawan, namun sekarang nampaknya, gaung gerakan itu, lenyap ditelan bumi, ditelan hiruk pikuknya globalsiasi yang semakin menggerus terjadinya pergeseran nila-nilai sosial. Nilai-nilai sosial kehidupan masyarakat kian hari, kian menyedihkan. Walloohu’alam
