Republik ini kini kembali dibuat heboh oleh prilaku pejabatnya yang dengan berani berselingkuh dengan pengusaha untuk mengarahkan kebijakan tentang reklamasi Teluk Jakarta guna dijadikan lahan bisnis oleh salah satu pengembang terkemuka di Indonesia. Saya tidak ingin menyebutkan apa nama pengembangnya, karena jika disebutkan maka akan memancing ingatan dan kesadaran bahwa dibalik kemewahan yang selama ini di bangga banggakan kepada masyarakat luas, ada kejahatan besar yang dengan jahatnya memengaruhi pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.
Ya, politisi Partai Gerindra, M. Sanusi yang menjadi ketua Komisi D yang membidangi pembangunan ditangkap KPK karena terbukti menerima suap dari salah satu pejabat tinggi salah satu perusahaan pengembang kelas raksasa di Indonesia. Bersama dia, ditangkap juga beberapa orang yang terlibat dalam praktek suap menyuap ini.
Bisa kita bayangkan, betapa jahatnya mereka yang memiliki kekuasaan dan juga uang yang kemudian dengan kekuasaan dan uang mereka, mereka merancang suatu peraturan yang sejatinya diarahkan untuk kelestarian lingkungan dan kebermanfaatan bagi rakyat banyak diubah sedemikian rupa sehingga terarah kepada keuntungan pribadi dan kelompok.
Inilah salah satu contoh praktik kartel dalam politik pemerintahan di negeri ini. Kekuasaan yang mereka dapatkan dari rakyat bukan lagi ditujukan untuk membumikan ideology yang mereka anut, tapi diarahkan untuk mendapatkan keuntungan jabatan dan keuntugan uang. Sehingga pada akhirnya penguasa yang mendapatkan kekuasaan dari rakyat, justeru berbalik menjadi musuh rakyat yang dalam beberapa kasus merampok kekayaan hingga kebahagiaan rakyat mereka sendiri.
Begitu pula dengan pengusaha, mereka tidak lagi menjalankan aktivitas untuk memutarkan uang dan mendapatkan keuntungan semata, tapi lebih dari pada itu, ambisi mereka untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya telah menyeret mereka kedalam lingkaran politik, dimana didalamnya mereka bermain dengan peraturan yang tidak mengindahkan halal haram, yang penting tujuan tercapai sekalipun harus mengeluarkan uang banyak, dan merubah kebijakan tertentu harus siap dijalankan.
Jika hukum tidak bertindak tegas untuk menyelesaikan masalah ini, maka akan sangat berbahaya, karena praktik seperti ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan dan capital yang akan menghasilkan kekuatan hebat. Jika hukum tidak menghukum pelaku yang terlibat didalamnya, maka negara ini bisa jadi akan menjadi harta yang menjadi bancakan para pemain bisnis dengan tangan kotor yang bergandengan dengan penguasa tanpa rasa. Bahkan bukan tidak mungkin kekuatan hukum pun akan dikalahkan (atau jangan-jangan sudah ada kalah).
