Papua dan Separatisme: Membakar Bendera Bukanlah Solusi

Apakah pembakaran bendera merah putih akan menjadi sebuah tindakan yang memicu terjadinya perang saudara, atau bahkan perpecahan Indonesia? Pertanyaan ini tentunya tidak terlintas di kepala para anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) ketika mereka membakar bendera merah putih yang dikibarkan oleh pasukan TNI-Polri di Alguru, Kabupaten Nduga, Papua, 31 Mei 2021 lalu. 

Seperti yang kita tahu, bendera merah putih merupakan bendera yang sangat penting dan menjadi simbol nasional bagi masyarakat Indonesia. Sehingga, tindakan ini menimbulkan kontroversi di Indonesia. Namun, apakah membakar bendera merah putih merupakan langkah yang tepat?

Awalnya, TNI-Polri menaruh bendera merah putih di wilayah Alguru sebagai tanda bahwa wilayah tersebut sudah diklaim menjadi wilayah NKRI. Pihak TNI juga dengan sengaja mengibarkan bendera merah putih di dekat kuburan dari salah satu prajurit OPM. Hal ini membuat pasukan TPNPB ( Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) geram dan kemudian menurunkan dan membakar bendera tersebut. Pembakaran ini mereka lakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran Indonesia di tanah dari leluhur mereka sendiri. 

Para pasukan OPM menganggap bahwa kehadiran Indonesia ilegal dan melanggar hak politik Papua untuk bisa merdeka secara penuh dan berdaulat. Mereka yakin bahwa Papua adalah negara yang merdeka dan menolak untuk diakui sebagai bagian dari Indonesia. Pembakaran bendera oleh pasukan OPM ini dianggap sebagai protes terhadap beberapa hal, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua, pemilu yang dianggap kurang adil bagi masyarakat Papua, dan ketidakpuasan rakyat Papua terhadap sikap pemerintah yang membuat mereka merasa dianaktirikan.

Pembakaran bendera merah putih ini menimbulkan ketegangan yang semakin besar antara OPM dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, pembakaran bendera merah putih bisa membuat Indonesia terlihat buruk dalam menangani ancaman dari dalam negeri di mata dunia. Kasus ini bisa membuat reputasi pertahanan Indonesia menjadi turun dan keamanannya tidak bisa dipercaya atau diandalkan lagi. 

Jika pemerintah Indonesia tidak bisa mengambil langkah yang tepat dan cepat untuk menangani kasus ini, maka akan ada konflik-konflik selanjutnya yang mungkin lebih besar dari ini dan bisa memperburuk keadaan, baik bagi pemerintah Indonesia, OPM, maupun masyarakat Papua.

Ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti kasus ini bisa saja membuat masyarakat Papua kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia dan malah mendukung OPM. Hal ini membuat anggota OPM semakin banyak dan mempersulit pemerintah untuk berdamai dan mengajak mereka untuk kembali menjadi bagian dari Indonesia.

Sebagai negara yang majemuk dengan segala macam perbedaan yang ada, Indonesia harus bisa menyelesaikan konflik ini dan kembali memperkokoh Indonesia, baik dari dalam maupun kedudukannya di mata dunia. Konflik ini bisa diselesaikan melalui beberapa cara/metode, misalnya melalui diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan OPM. Diskusi yang dilakukan dengan transparan dan dengan kepala dingin akan membantu penyelesaian masalah dan membangun kepercayaan antara kedua pihak.

Di sisi lain, tindakan membakar bendera merah putih merupakan sebuah pelanggaran hukum, yang berarti pelaku harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Solusi ini merupakan solusi kuratif, di mana solusi diterapkan setelah masalah tersebut terjadi. Namun, proses pengadilan dan penjatuhan hukuman harus dilakukan secara adil dan terbuka, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain sehingga bisa menghasilkan keputusan yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pemerintah Indonesia bisa mencegah agar tindakan ini tidak terjadi lagi ke depannya dengan menerapkan solusi preventif, yaitu dengan melakukan pengawasan dan pemantauan yang ketat terhadap kelompok-kelompok separatis ini dan meningkatkan keamanan di seluruh penjuru daerah di Indonesia. Pemerintah pusat juga harus bisa melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, sampai ke daerah-daerah terpencil, agar semuanya merasa adil dan tidak ada yang merasa dianaktirikan.

Pembangunan ini terutama memfokuskan aspek pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Hal ini akan membuat rakyat Papua menjadi sejahtera dan kesenjangan sosial maupun ekonomi akan semakin rendah. Pengadaan pemilu harus diperkuat dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai, serta sosialisasi dari berbagi kontender agar rakyat Papua bisa mengerti kelebihan dan kekurangan dari setiap calon, kemudian mau untuk berpartisipasi dalam memilih calon yang menurut mereka bisa menjadikan Papua tempat yang lebih sejahtera lagi ke depannya.