Perpustakaan Nasional RI Terpilih sebagai HUB Jaringan Inovasi Pelayanan Publik

Kreativitas Tanpa Batas, Inovasi Tiada Henti merupakan slogan yang sangat penting dalam upaya untuk terus meningkatkan kinerja suatu organisasi. Slogan tersebut dapat dijadikan sebagai pengingat untuk terus memajukkan organisasi. 

Perpusnas pada tahun 2022 terpilih sebagai lembaga yang masuk di dalam 99 Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia.

 Pada tahun 2024 ini Perpustakaan Nasional RI Terpilih Sebagai Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) tahun 2024. Hal tersebut tertuang dalam Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/52/PP.00.05/2024 30 Januari 2024. Hal : Permohonan sebagai Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Tahun 2024.

Dengan hormat disampaikan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 lalu telah dilaksanakan rapat penjajakan dan pengenalan Hub JIPP di lingkungan instansi pemerintah. Dalam rapat disampaikan maksud dan tujuan Kementerian PANRB untuk menjadikan instansi Saudara sebagai hub JIPP Tahun 2024. 

Selanjutnya bagi instansi pemerintah yang pada acara tersebut tidak/berhalangan hadir, melalui surat ini diharapkan dapat memberikan respon terkait kesediaannya sebagai Hub JIPP Tahun 2024. Besar harapan kami Saudara agar dapat memberikan respon/tanggapan sebagaimandimaksud. Berikut kami lampirkan materi hasil rapat tanggal 25 Januari 2024.

Dalam lampiran surat disebutkan 6 kementerian/Lembaga pemerintah yang terpilih sebagai HUB JIPP tahun 2024 1. Kementerian Kesehatan; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 6. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Hub JIPP merupakan simpul kerja sama antar lembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi. Kriteria pilihan sebagai Hub JIPP.  1. Komitmen Pimpinan dalam pelayanan publik. 2. Penciptaan Inovasi yang sesuai dengan kebutuhan instansi.3. Dukungan birokrasi dan stakeholder lain dalam mengimplementasikan kebijakan.  4. Afirmasi terhadap wilayah tertentu