Setelah masa reses, DPR akan membahas Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Kementerian Pertahanan meminta masyarakat tidak alergi terhadap RUU yang masih dalam pembahasan Komisi I DPR RI ini. Pemerintah sendiri sudah memastikan akan terbuka terhadap semua masukan. Selain tentunya, masukan yang obyektif yang diharapkan diberikan dari masyarakat. Pada Mei 2011 silam, Kementerian Pertahanan menyerahkan Draf RUUU ini kepada Komisi I yang membawahi bidang pertahanan negara. Dalam draf tersebut, ditujukan sinergi atas seluruh sumber daya nasional yang berfungsi untuk mengantisipasi berbagai ancaman publik dan keamanan eksternal maupun internal secara efektif. Belum disahkannya RUU ini akibat adanya kecurigaan dari sejumlah pihak karena khawatir rancangan ini melegalkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden seperti yang terjadi pada masa lalu. Namun, yang perlu diketahui oleh masyarakat, RUU Kamnas ini lebih demokratis karena akan mengatur alat negara, yakni TNI & Polri. Kedua alat negara itu nantinya akan bersinergi sebagai kebijakan politik kepala negara dan daerah. Nantinya, Presiden hingga Bupati bisa membuat sebuah keputusan politik untuk mengerahkan alat-alat negara, yakni TNI & POlri, atas ancaman yang dihadapi. Mengapa demikian? Karena pemimpin-pemimpin daerah yang paling tahu kondisi wilayahnya. Melihat kondisi saat ini, ancaman non-militer lebih luas dan beragam ketimbang ancaman militer. Oleh sebab itu, RUU Kamnas ini lahir untuk menghadang kemungkinan adanya gerakan-gerakan radikal yang bisa saja menggerogoti kedaulatan negara. Indonesia, hingga saat ini, belum memiliki UU Bahaya Negara, dan masih mengacu pada UU No. 23 tahun 1959. Tujuan dari RUU ini sendiri sebagai tata ulang manajemen keamanan nasional. Pembahasannya pun menjadi bagian penting dari agenda reformasi sektor keamanan. Tata ulang itu bertujuan untuk mengatur kembali peran dan posisi institusi-institusi yang bertanggungjawab untuk mewujudkan keamanan nasional, serta untuk menyelaraskan berbagai regulasi politik yang telah dibuat di bidang pertahanan dan keamanan. Selain juga, RUU Kamnas ini berfungsi untuk meningkatkan hubungan kerja antar institusi pelaksana yang sifatnya koordinatif dan didasarkan pada kompetensi dan spesialisasi kerja. Dasar pertimbangannya adalah pada kondisi dan dinamika ancaman yang kompleks. Dalam batas-batas dan wilayah tertentu, ancaman tersebut tidak bisa dihadapi dan ditangani secara tersendiri dan terpisah oleh masing-masing faktor keamanan, tetapi dibutuhkan hubungan yang terintegrasi dan tertata dalam menghadapinya. (*)
