Negara yang maju dimulai dari pondasi yang kuat yaitu Sumber Daya Manusianya.  Masyarakat yang sehat secara jasmani akan memiliki produktifitas baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini yang menjadi dasar berpikir Presiden Jokowi  saat memutuskan untuk mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
[caption id="" align="aligncenter" width="530" caption="Kartu Indonesia Sehat dan tantangan Infrastruktur"][/caption]
Berbicara tentang KIS, kita akan diingatkan dengan Kartu BPJS. Dua-duanya memiliki kegunaan sama yaitu membantu pengobatan warga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Bedanya, KIS adalah penyempurnaan dari program BPJS sehingga akses kesehatan yang diberikan memiliki lingkup lebih luas kepada seluruh warga Indonesia. Kartu ini bisa digunakan diseluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di wilayah tempat kartu itu diterbitkan. Termasuk di tingkat desa dengan memanfaatkan Posyandu. Rencananya, selain mengatasi penyakit, KIS juga akan memberikan program perbaikan gizi.
KIS seharusnya menjadi perangkat yang sangat berguna untuk membentuk masyarakat yang sehat. Namun pastinya tidaklah mudah untuk memulai suatu program yg sifatnya masif. Program seperti ini memerlukan sosialisasi yang jitu, prosedur yg tepat dan mudah, serta infrastruktur pendukung yang kuat.
Di saat Kartu Indonesia Sehat dibagikan ke masyarakat, diharapkan infrastrukturnya telah terbentuk sehingga bisa digunakan dengan efisien dan dapat mencegah manipulasi transaksi di lapangan.
Infrastruktur yg dimaksudkan ada dua, yaitu tersedianya jumlah rumah sakit dan tenaga ahli untuk menampung jumlah pasien yg dirujuk ke rumah sakit dan perlunya sistem monitoring dalam setiap transaksi untuk menghindari manipulasi di lapangan.
Perlu diperhatikan ketersediaan ranjang yang ada di lapangan. Sampai saat ini tercatat ada 16 ribu ranjang yg tersedia di rumah sakit seluruh Indonesia. Sementara total pemegang kartu Indonesia sehat berkisar 80an juta nantinya. Apabila misalnya hanya 3% saja yg harus dirujuk ke rumah sakit, maka total ranjang yg diperlukan sejumlah 24 ribu ranjang. Apabila yang dihitung hanya ranjang kelas 3 dan 4, kemungkinan besar jumlahnya dibawah 10 ribu saja. Jumlah ini jelas tidak memadai. Fakta ini  akan menjadi suatu tantangan bagi pemerintah.
Tantangan berikutnya adalah kebutuhan akan sistem yang efektif untuk memonitor setiap transaksi yg terjadi di lapangan, Dari mulai monitor terkait diagnosa dan obat yang tepat, hingga tagihan ke Pemerintah yang sesuai pelayanan. Sebetulnya pelayanan kesehatan nasional ini mirip dgn asuransi kesehatan swasta, dimana perusahaan asuransi swasta bekerjasama dgn berbagai rumah sakit dan melakukan monitoring setiap kasus dengan teliti. Ini sangat penting karena tagihan rumah sakit harus sesuai dengan aturan polis yg dikeluarkan. Perusahaan asuransi biasanya menunjuk TPA (third party processor) dalam menganalisa setiap transaksi.
Program kesehatan nasional ini seharusnya juga dapat menganut sistem yang sama. Menunjuk BPJS sebagai TPA nya tidak dapat begitu saja menyelesaikan masalah karena nantinya akan ada jumlah transaksi yg cukup besar setiap bulannya. Rasanya mustahil untuk dilakukan analisa secara manual setiap kasus. Salah satu contoh yg baik adalah perusahaan asuransi swasta menggunakan sistem on-line monitoring yg disediakan oleh PT. Telkom melalui anak perusahaannya Admedika. Semua kasus discreening melalui sistem ini dan perusahaan asuransi bisa mengetahui jumlah kasus yg berjalan termasuk jumlah biayanya, sehingga bisa mengetahui liability setiap saat. Sistem online seperti ni juga bisa membantu penyaringan dari awal penyakit yang tidak tercantum dalam polis. Intinya dgn sistem online maka manipulasi di lapangan akan terkendali dengan baik.
Tujuan KIS yang baik sebaiknya diiringi dengan infrastruktur yang kuat. Sistem manual akan menjadi momok bagi pemerintah dan hanya akan menyulitkan kemudian hari.
Semoga program Kartu Indonesia Sehat akan bisa berguna bagi masyarakat sehingga Pemerintah dapat memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan untuk masyarakat Indonesia.