Tantangan Penggunaan QRIS Terhadap Pelaku UMKM di Indonesia

Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) telah menjadi salah satu langkah signifikan dalam digitalisasi transaksi keuangan di Indonesia. QRIS adalah standar pembayaran berbasis QR code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai layanan pembayaran non-tunai, seperti dompet digital, mobile banking, dan layanan pembayaran lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi ini, transaksi antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan secara cepat, aman, dan efisien hanya dengan memindai kode QR. Inovasi ini tidak hanya menyederhanakan proses pembayaran, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan konvensional. Namun, selain memiliki dampak yang positif, QRIS juga memiliki resiko besar yang harus diperhatikan.

Meskipun penerapan QRIS memberikan banyak sekali dampak yang positif, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam proses adopsinya. Salah satunya adalah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku UMKM, yang masih membutuhkan edukasi lebih lanjut tentang manfaat dan cara penggunaan teknologi ini. Selain itu, infrastruktur jaringan di beberapa daerah terpencil belum memadai, sehingga menghambat optimalisasi QRIS di seluruh Indonesia. Beberapa pedagang kecil UMKM di Indonesia juga nampaknya masih belum bisa mengoperasikan QRIS karena kendala teknologi dan ekonomi. QRIS juga memiliki resiko yang besar karena mudah terjadi penipuan apabila pedagang tidak teliti dengan pembayaran yang dilakukan pelanggannya. Kasus seperti ini sangat sering terjadi karena teknologi digital sangat rawan manipulasi. Selain itu, biaya operasional QRIS juga nampaknya memberatkan pengguna dan pelaku UMKM. Berbeda dengan pembayaran tunai yang tidak mengeluarkan ongkos tambahan selain pajak makanan dan pajak lokasi, penggunaan QRIS memaksa pelanggan dan pelaku UMKM untuk merogoh sakunya kembali guna membayarkan biaya operasionalnya. 

Selain tantangan infrastruktur, biaya, dan literasi digital, pelaku UMKM di Indonesia juga menghadapi kendala dalam hal adaptasi terhadap sistem QRIS yang terus berkembang. Beberapa UMKM, khususnya yang beroperasi di sektor informal atau yang telah lama berbisnis dengan sistem tunai, mungkin merasa khawatir atau enggan beralih ke transaksi digital karena perubahan ini memerlukan waktu dan investasi dalam pelatihan. Kesulitan dalam menggunakan teknologi baru dan perbedaan cara bertransaksi juga menyebabkan beberapa pelaku UMKM ragu untuk sepenuhnya beralih ke QRIS. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan teknologi untuk memberikan dukungan berupa pelatihan serta pendampingan dalam penggunaan QRIS, sehingga dapat mengurangi kesenjangan teknologi yang ada di kalangan pelaku UMKM. Dengan begitu, pelaku UMKM akan lebih percaya dan merasa aman untuk menggunakan QRIS. 

Di sisi lain, peningkatan keamanan transaksi digital melalui QRIS juga menjadi prioritas penting. Dengan meningkatnya jumlah pengguna QRIS, pelaku kejahatan siber berpotensi memanfaatkan celah keamanan dalam sistem pembayaran digital. Risiko penipuan melalui manipulasi kode QR atau tindakan pencurian data bisa merugikan pelaku UMKM yang mungkin kurang waspada atau tidak sepenuhnya memahami cara melindungi transaksi mereka. Untuk mengatasi hal ini, Bank Indonesia dan otoritas terkait perlu memperkuat regulasi serta sistem keamanan QRIS. Selain itu, edukasi tentang praktik keamanan dalam bertransaksi digital perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM dan konsumen sama-sama terlindungi dari potensi risiko. Namun selain banyaknya resiko dan tantangan dalam penggunaan QRIS, di sisi lain, QRIS terbukti mempercepat perkembangan ekonomi digital, khususnya dalam memperluas akses pasar bagi UMKM dan meningkatkan efisiensi pembayaran di berbagai sektor.

Kesimpulannya, penggunaan QRIS memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia, terutama dalam memperkuat sektor ekonomi digital dan meningkatkan inklusi keuangan. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, seperti literasi digital dan infrastruktur, potensi besar QRIS dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipungkiri. Perlu dukungan yang besar dari pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan QRIS agar lebih baik lagi. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan sektor swasta, QRIS dapat menjadi alat yang efektif untuk memajukan perekonomian nasional. Pelaku UMKM serta masyarakat juga akan lebih bisa mengoptimalkan penggunaan QRIS dengan lebih maksimal dan aman untuk kegunaan sehari-hari. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H