Presiden SBY / rossrightangle.wordpress.com
Saya termasuk salah satu kompasianer yang sangat mengagumi sepak terjang Pak SBY Selaku Presiden Republik Indonesia. Selain sebagai Presiden RI, Pak SBY merupakan tokoh Partai Demokrat. Seorang Presiden yang terpilih benar-benar dari suara rakyat karena beliaulah proses pemilihan presiden dilakukan secara langsung dan pertama kali dilakukan di Indonesia. Setelah sebelumnya dipecat dari Menteri Polhukam di Era Megawati. Namun demikian, meskipun beliau dipecat tak terlihat kebenciannya kepada Ibu Megawati. Dan tak pernah mempermasalahkan kenapa beliau harus diberhentikan menjadi menteri. Sumber di sini Posisi Ketua Umum Partai Demokrat sejatinya merupakan hasil Rapimnas Partai Dmokrat untuk menggantikan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena sang mantan ketua umum tersebut dianggap tersangkut kasus korupsi gratifikasi proyek hambalang. Selain sebagai pengganti Anas Urbaningrum, langkah SBY ini cukup cerdas karena melihat konstelasi politik dan kondisi Partai Demokrat yang cukup rumit. Dengan tujuan agar memudahkan proses penyelidikanlah sejatinya Anas Urbaningrum di berhentikan sebagai bukti bahwa Partai Demokrat menghendaki setiap kader yang diendus atau diduga memiliki keterlibatan dengan kasus hambalang maka yang bersangkutan harus dinonaktifkan sebagai langkah yang paling efektif agar kerja KPK semakin mudah. Saya sedikit banyak melihat bagaimana langkah-langkah konstruktif Presiden yang sebenarnya sudah menjalankan amanah yang dibebankan rakyat. Yaitu menghendaki kasus korupsi dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. Walau sayang sekali ternyata kader-kader terbaiknya harus tersangkut kasus korupsi. Sebuah kondisi yang diibaratkan senjata makan tuan, sudah jatuh tertimpa tangga. Tatkala partai membuat misi suci memberantas korupsi ternyata kader-kadernya justru membuat luka, mengorek lubang yang dalam di palka kapal besar Partai Demokrat. Wajar saja sampai saat ini Partai Demokrat selalu dianggap partai yang paling berdosa dan partai paling tak berharga di antara partai-partai lainnya. Beliau menyerahkan sepenuhnya urusan korupsi kadernya kepada KPK tanpa ada tekanan dan surat sakti seperti halnya yang dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru yang justru menekan hak-hak sipil, mengebiri kebebasan berpendapat dan membasmi semua orang yang tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah yang pada waktu itu dikuasai oleh Golongan Karya (Golkar). Partai yang berlogo pohon beringin. Kali ini yang dilakukan Presiden SBY sudah tepat, beliau benar-benar memberikan hak dan wewenang seluas-luasnya kepada KPK untuk mengusut setiap kasus yang melibatkan kadernya. Tanpa surat sakti dan tanpa disposisi layaknya atasan memberikan perintah kepada bawahan. Karena KPK adalah lembaga independen yang bertugas dengan profesional jauh dari kesan didekte atau diatur-atur oleh pemerintah. Terbukti meskipun kader-kader Partai Demorat dijebloskan ke penjara, Presiden SBY tidak memberikan reaksi apa-apa terkait keputusan KPK. Tidak seperti yang dituduhkan oleh Sri Mulyono, salah seorang pengikut setiap Anas Urbaningrum yang saat ini merasa terzalimi karena disomasi oleh Presiden SBY terkait fitnah yang dilontarkannya beberapa waktu lalu. Hebatnya Partai Demokrat meskipun dicela dan dicerca atau dihujat, tapi semangat para kader tak pernah pupus bahkan gerakan partainya sangat rapih dan tak perlu banyak cincong (kata tetangga sebelah). Beda kalau partai lain meskipun mereka juga tak suci alias memiliki banyak kasus, baik kasus pelecehan seksual, kasus korupsi, kasus asusila para kadernya, tapi karena kepandaian dalam bersilat lidah dan hebatnya dalam melakukan tipudaya partai yang sejatinya busuk dapat bersembunyi dalam ketiak nama besar partai. Tapi ya sudahlah, bagaimanapun juga politik itu adalah siasat dan strategi yang dilakukan untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan agar partainya selalu mendapatkan nilai 100 bahkan nilai plus dan dianggap partai yang benar-benar suci dan benar-benar membela wong cilik. Ketika begitu dahsyatnya terjangan-terjangan yang menghantam Partai Demokrat, Pak Susilo Bambang Yudoyono tetap keukeuh dan bersikeras untuk tetap menegakkan demokrasi, setiap orang boleh berbicara asal sesuai, benar dan tidak melanggar hukum. Sehingga siapapu bisa dengan bebasnya beropini dan menulis apapun yang berkaitan kinerja presiden SBY selama masa kepemimpinannya. Walaupun seringkali para penulis opini dan pembuat berita tidak obyektif lantaran memiliki dendam partai yang sampai saat ini tak juga dapat diobati. Langkah yang dilakukan SBY sejatinya juga tidak sedikit, meskipun jarang diekspos di media massa lantaran kebanyakan media massa adalah milik lawan politiknya, tapi kinerja Presiden SBY tidak dapat dianggap remeh. Banyak kerjasama luar negeri yang sudah ditandatangani demi menyerap tenaga kerja yang selama ini masih menganggur. Namun demikian, meskipun usaha yang dilakukan sudah cukup banyak, tapi sepertinya tidak memberikan efek apa-apa bagi lawan politiknya. Semua dicap merah dan rendah lantaran kekejian sebuah politik praktis. Semua dilakukan asal menang tak jadi soal. Selain begitu besarnya program kerjasama luarnegeri yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah, sesekali pula Presiden Turba (turun ke bawah) yaitu melihat dan mengamati kondisi masyarakat di bawah. Apa dan bagaimana kondisi riil yang terjadi pada rakyatnya. Meskipun niatnya baik, tapi karena lawan politik selalu ingin dianggap WAH mereka selalu melancarkan serangan bahwa apa yang dilakukan SBY adalah politik pencitraan. Nama baik SBY sebagai Presiden pertama yang terpilih secara demokratis dan langsung semakin tercoreng atas kasus Bank Century yang cukup menguras keuangan negara. Kasus Century yang pada waktu itu dianggap sebagai tindakan penyelamatan ekonomi nasional. Semua adalah strategi ekonomi dan tak patut pula saya turut membicarakan kasus dimana saat inipun KPK tengah melakukan penyelidikan secara mendalam. Karena kasus besar Bank Century yang juga menyeret Wakil Presiden Budiono ini ternyata juga semakin menjatuhkan nama SBY karena dianggap menandatangani dan digelontorkannya uang negara yang digunakan untuk menyuntik Bank Century, bahkan ada dugaan bahwa uang yang digunakan sebagai upaya penyegahan kolapsnya ekonomi nasional ini digunakan untuk pemenangan partai Demokrat tatkala Pemilu tahun 2004. Namun demikian dugaan ini pun saat ini masih didalami dan tengah disidik oleh KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas korupsi di tanah air. Sayang sekali, penilaian subyektif karena pertentangan pandangan dan partai harus diformat sedemikian rupa agar nama baik SBY dan Partai Demokrat semakin hancur. Cukup satu kata "Pencitraan" karena apapun yang dilakukan Presiden SBY selalu dianggap pamer kebaikan dan ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah memperhatikan rakyat. Padahal apapun yang dilakukan seseorang ketika perbuatan itu baik adalah diperbolehkan bahkan dianjurkan. Nah, jika blusukan SBY dianggap pencitraan kenapa tokoh partai lain kog tidak? Jika pencitraan itu positif kenapa harus dipermasalahakan? Apakah tidak sebaiknya kita selalu berfikir positif atas apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Semua yang dianggap pencitraan hakekatnya adalah wujud kepedulian yang mulai digagas presiden atas stigma masyarakat saat ini bahwa pemerintah hanya duduk di singgahsananya dan tak pernah mau melihat ke bawah. Tidak mau membuat jadwal penting untuk mengamati kondisi warga negaranya. Dan sarana serta prasarana di dalamnya. Kita tak kan pernah tahu apa yang dilakukan seseorang. Apakah kegiatannya murni dari hati nurani atau hanya pamer saja. Akan tetapi tetap mendoakan agar para pemimpin kita ketika melakukan pencitraan benar-benar citra positif yang dibangun dan bukan malah sebaliknya citra negatif. "Janganlah karena kebencianmu menjadikan dirimu berbuat tidak adil meskipun kepada seorang musuh sekalipun" Salam.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H