Sumber: detiknews.com Mungkin pagi itu masyarakat Provinsi Jawa Tengah sedikit terkaget-kaget, bahkan bisa jadi seluruh Indonesia yang melihat tayangan televisi swasta pun ikut dibuat terkagum-kagum. Sebab tak biasanya seorang pejabat berani membentak-bentak bawahannya atas kasus pungli yang dilakukan satker dinas perhubungan, satker yang bertugas di jembatan timbang. Tepatnya tanggal 27 April 2014. Aksi marah-marah Ganjar Pranowo ini tentu saja membuat pegawai yang tengah bertugas menjadi klabakan. Seperti ada petir tanpa datangnya hujan. Seperti tersetrum meski tanpa ada listrik yang dinyalakan. Tapi itulah hentakan dan amarah seorang pejabat daerah tatkala mendapati bawahannya bekerja tidak profesional. Menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan lembaran-lembaran rupiah yang berjajar di meja. Uang yang semestinya tidak ada, lantaran semua sudah ada mekanisme yang diatur sesuai dengan undang-undang. Bahkan yang turut membuat dahi mengreyit adalah tatkala Ganjar Pranowo tengah emosi-emosinya, ee ternyata aksi pungli pun masih saja berjalan. Tentu saja amarah sang gubernur pun tambah naik. Tapi anehnya tatkala situasi memuncak, para pegawai di dinas perhubungan justru bersantai ria dan seperti tidak menunjukkan rasa takutnya. Ada beberapa hal yang membuat saya salut dengan aksi marah-marah ini. Karena dengan reaksi keras atas pungli di jajaran bawahannya ini menunjukkan bahwa sosok gubernur Jawa Tengah ini ingin berusaha menegakkan birokrasi yang benar-benar adil dan menunjunjung asas kepatuhan. Di mana biasanya sudah bukan menjadi rahasia lagi di setiap tempat timbangan kendaraan pastilah pejabat menerima uang upeti yang tak jelas demi mendapatkan izin laik jalan. Sehingga tak hanya satu dua kendaraan berlebihan beban yang dapat melalui jalan-jalan utama di kota tersebut, akan tetapi seluruh kendaran yang over weight bisa melalui jalanan kota tanpa hambatan. Wajar saja hampir jalan-jalan di daerah tersebut mengalami kerusakan. Aksi yang positif ini sejatinya sudah dilakukan oleh pemimpin DKI Jakarta, di mana Jokowi dan Ahok benar-benar ingin menegakkan ketertiban dan kedisiplinan kepada bawahannya. Maka wajar saja saat ini ibukotapun sudah menjadi kota yang amat disiplin. Dengan ketegasan para pemimpin dan bawahannya. Tak tanggung-tanggung pemimpin ibukota tersebut tak segan-segan memutasi bahkan memecat pegawai yang tidak disiplin dan melakukan pungli terhadap masyarakat saat membutuhkan layanan. Sontak sikap para pegawai pun seperti takut kalau-kalau ikut dipecat atau dimutasi lantaran ketahuan melakukan pelanggaran. Meskipun ketegasan tersebut memunculkan pro dan kotra dari berbagai pihak. Ada yang menanggapi positif, adapula yang menanggapi negatif dengan alasan tertentu. Begitu pula apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, dengan aksi sidak tersebut, pegawai yang kedapatan melakukan punglipun akan mendapatkan sanksi berat, bisa dipecat atau dimutasi. Lantaran sang pegawai melakukan pelanggaran hukum. Dampaknya dengan ketegasan tersebut, birokrasi yang biasanya penuh dengan permainan suap menyuap pun harus berubah secara drastis dan dampaknya infrastuktur serta pendapatan asli daerah pun akan meningkat. Pendapatan daerah yang sepatutnya diperuntukkan untuk negara dan bukan diperuntukkan bagi pegawai tertentu. Satu sisi, PAD akan tercover karena semua dibayarkan sesuai ketentuan dan di sisi lain infrastruktur pun khususnya jalan-jalan akan lebih awet. Hal lain yang patut mendapatkan kritikan adalah, tatkala aksi emosi dan amarah tersebut terkesan seperti "pamer" lantaran tatkala sidak ada banyak wartawan dan media televisi nasional yang ikut meliput. Sehingga aksi amuk tersebut sepertinya memang ingin ditunjukkan kepada masyarakat bahwa sang gubernur sudah melaksanakan tugasnya memarahi bawahannya yang melakukan aksi pungli. Sehingga meskipun Ganjar Pranowo memarahi bawahannya, toh esok hari tatkala sang gubernur tidak berada di tempat, aksi pungli inipun masih saja berlangsung. Pasalnya, tidak hanya pegawai yang menerima uang pelicin tersebut, tapi uang hasil pungli diterima semua jajaran dinas perhubungan bahkan sampai pada kepala dinasnya. Tentu saja aksi ini sudah menjadi kesepakatan dan dilakukan secara sistematis di antara mereka. Tidak hanya dalam dinas terkait, dalam dinas lainpun sejatinya aksi uang pelicin ini sudah menjadi tradisi yang sudah berlangsung jauh-jauh hari bahkan sebelum Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gunernur Jawa Tengah. Sebuah aksi yang terkesan dibuat-buat karena sebelumnya tidak ada satupun pagawai yang diberikan sanksi meskipun melakukan aksi yang sama. Entah, apakah karena belum tercium pegawai di atasnya, atau memang justru dipelihara lantaran tingginya kebutuhan ekonomi yang turut menjadi pemicu dilegalkannya aksi pemberi uang pelicin ini. Karena biasanya pula pegawai sangat doyan dengan uang pelicin karena sudah menjadi tradisi di dinas perhubungan. Tidak hanya di wilayah Jawa Tengah, karena hampir di seluruh daerah melakukan aksi ini. Semua bukan semata-mata kesalahan sopir penyuap pegawai, tapi memang pihak pegawai yang justru memberikan sirine kepada para sopir untuk memberikan uang pelicin agar mobil yang berlebihan beban tersebut dapat melenggang bebas di jalanan meski jalan-jalan menjadi rusak. Hal lain yang juga patut menjadi perhatian adalah, memang saat ini adalah tahun politik, di mana setiap pejabat daerah yang mewakili konstituen tertentu ingin menunjukkan bahwa merekalah yang sepatutnya menjadi contoh dan teladan bagi pejabat-pejabat lainnya. Sehingga harapannya nama baik Sang Gubernur pun menjadi naik dan berimbas pada partai dan konstituen yang dahulu mengusungnya. Tentu saja ingin mendapatkan simpati di saat masyarakat membutuhkan figur yang baik. Dampaknya, ketika aksi amarah tersebut datang tiba-tiba dan momentumnya mendekati pemilihan presiden sepertinya sudah menjadi langkah-langkah yang tepat namun teramat sensasional. Aksi unjuk gigi karena ingin mendapatkan pujian dan nilai positif. Terlepas dari dugaan adanya aksi tegas maupun sekedar sensasi, paling tidak aksi berani memarahi bawahannya ini menjadi moment penting yang sepatutnya tidak hanya karena disorot media saja, akan tetapi lebih dari itu pejabat benar-benar menegakkan aturan yang sudah ada agar roda pemerintahannya dapat berjalan dengan dinamis. Infrastruktur pun akan semakin awet lantaran kendaraan yang melalui sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Semoga saja bukan pencitraan, sensasi atau apalah aksi ingin "pamer" tapi murni menegakkan peraturan yang sudah disepakati dan menjadi acuan baku bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah bahkan pemerintahan pusat tentunya. Salam