"Menikahkan" Anies dan Puan, Menuju Negeri yang Adem dan Berjaya

Mungkin di antara kita saat ini tengah sibuk dalam arus isu presiden 3 periode, di mana saat ini begitu ramainya masyarakat- khususnya para mahasiswa, politisi dan pengamat politik -yang turut membahas ide radikal tersebut. 

Nampaklah karena isu 3 periode ini dihembuskan, pandangan masyarakat pun terbelah, antara mendukung dan tidak. Bahkan beberapa argumentasi pun dikeluarkan demi meyakinkan publik bahwa wacana tersebut dianggap fair.

Padahal amat mustahil kita menerapkan kebijakan baru yang melanggar konstitusi, di mana masa jabatan presiden hanyalah 2 kali masa kepemimpinan. 

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945 sebagai berikut:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sama seperti aturan yang juga diterapkan ketika mantan Presiden SBY dan presiden-presiden pasca Soeharto. Dan polemik ini pun saat ini masih memanaskan situasi alam demokrasi yang mau tidak mau membanjiri media sosial kita.

Dan menyedihkannya lagi keterbelahan publik semakin lebar lantaran kelompok yang dulu berseberangan ketika Pilpres 2019 kini secara sporadis seperti dibenturkan oleh isyu dan opini yang berkembang.

Lalu apa konteks tulisan ini ketika tulisan ini menyoroti kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2024? Nah, konteks yang bisa dibahasa adalah bagaimana jika Anies dan Puan disandingkan dalam mahligai politik pada pilpres tersebut. Apakah ini salah atau mendahului kehendak partai-partai yang hendak mengusung sepasang calon pemimpin di negeri ini? 

Pasca terpilihnya Presiden Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin tentu tidak serta membuat massa pendukungnya puas. Mengapa? Karena di antara para pendukung ini secara terang-terangan tidak menghendaki keterpilihan mereka berdua. Baik dari kubu Projo maupun dari kubu Prabowo, hingga imbasnya beberapa tahun kebelakang kondisi keterbelahan masih terasa. 

Keterbelahan ini tidak hanya  karena pasangan masing-masing yang dianggap kurang tepat menurut konstituen, tentu karena di antara mereka merasa ada tujuan politik yang boleh jadi akan gagal setelah terpilihnya beliau.