Bedah Janji: Di Mana Widji Thukul?

"Jika kami bunga
Engkau adalah tembok itu
Tapi di tubuh tembok itu
Telah kami sebar biji-biji
Suatu saat kami akan tumbuh bersama
Dengan keyakinan: engkau harus hancur!

Dalam keyakinan kami
Di manapun - tirani harus tumbang!"

Bunga dan Tembok,

Widji Thukul.

Dinyatakan hilang sejak tahun 1998, momen hilangnya Widji Thukul sudah hampir memasuki usia 20 tahun. Widji Widodo, nama asli Widji Thukul, selain dikenal sebagai seorang sastrawan dengan puisi dan sajak sederhananya, juga dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia yang berani melawan penindasan yang terjadi pada masa Orde Baru. Perlawanan Thukul pernah terlihat dari keberaniannya berpartisipasi untuk melawan penindasan terhadap buruh tani yang pada waktu itu terjadi pada tahun 1994, di Ngawi, Jawa Timur. 

Tak hanya berhenti di situ, perlawanan Thukul terhadap penindasan serta perjuangannya terhadap kemanusiaan juga dilakukan lewat berbagai macam aksi serta tulisan-tulisan yang akhirnya berhasil mengantarkan dia dalam pengembaraan serta momen hilangnya dia dari publik.

Dua puluh tahun berlalu dan rezim telah berkali-kali berganti, kabar tentang Widji Thukul tak juga datang, menahan keluarganya yang telah menunggu di rumah untuk menghembuskan nafas lega. Hingga akhirnya, pada Pemilu Presiden 2014, muncullah sosok Joko Widodo bersama pasangannya, Jusuf Kalla yang tampil secara heroik dalam debat-debat pemilihan umum, di televisi hingga surat kabar dan berhasil menggebrak simpati masyarakat dengan memutar kembali ingatan mereka tentang peristiwa '98 yang pada waktu itu (barangkali) telah terkubur dalam-dalam. 

Tentu, berbekal dari besarnya harapan keluarga korban Peristiwa '98 yang mengharapkan tuntasnya kasus hutang kemanusiaan, pasangan Jokowi (Joko Widodo) dan JK (Jusuf Kalla) berhasil menjadi pemenang di arena Pemilihan Presiden 2014 mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa .

Kemenangan pasangan Jokowi-JK membawa angin segar bagi masyarakat. Pasalnya kemenangan tersebut tak hanya disertai dengan aksi leha-leha,tapi juga perkembangan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Jalan-jalan raya mulai dibangun di pedalaman-pedalaman, aliran listrik masuk ke desa-desa hingga meratanya harga bahan-bahan pokok hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Melalui hal tersebut, apresiasi, pujian serta dukungan mengalir di bawah singgasana sang presiden.

 Sayangnya, apresiasi, pujian serta dukungan tersebut tampaknya membuat presiden semakin terlena dalam asyiknya pembangunan gedung-gedung dan jalan raya, hingga tak lagi ingat pada janjinya; melunasi hutang kemanusiaan yang hingga kini, kasusnya, masih mengambang. Hal ini ditunjukkan dari diamnya Presiden Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla, serta munculnya film Istirahatlah Kata-Kata yang ditengarai menjadi reminderbagi presiden (klik) atas janji-kampanyenya serta aksi Kamisan yang hingga kini masih diselenggarakan sebagai hukuman moral bagi pemerintah yang tidak dapat menepati janji.

Terkait sikap dingin dan diamnya Presiden terhadap kasus di atas, spekulasi dan asumsi pun bermunculan. Ada yang menduga bahwa Presiden Jokowi pada waktu itu hanya memanfaatkan momen kehilangan Widji Thukul sebagai alat kampanye pemilihan presiden 2014 dengan merebut simpati keluarga korban Orde Baru dan Reformasi 1998 dalam slogannya #MenolakLupa. 

Dugaan tersebut muncul setelah bercermin dari kenyataan bahwa kasus kelam kemanusiaan yang telah terjadi itu merupakan salah satu kasus yang krusial bagi bangsa Indonesia dan Joko Widodo pada waktu itu sanggup menangkap kasus tersebut sebagai salah satu unsur yang menyuburkan kemenangannya pada Pemilu 2014. Dugaan tersebut agaknya cukup keras, walaupun tak dapat dipungkiri bahwa dugaan tersebut pun cukup relevan dengan kondisi pada saat ini, apabila kembali bercermin pada momen pemilu beberapa tahun yang lalu. 

Dugaan yang lain, presiden memang sengaja "melupakan" janji kampanyenya karena pada saat ini posisinya sedang terjepit, sehingga membuat ruang gerak bagi presiden menjadi terbatas. Hal ini terlihat dari sikap presiden yang sedang berusaha untuk menstabilkan kepentingan antar-golongan sehingga keadilan yang dapat dirasakan oleh semua golongan akhirnya tercapai. Presiden Jokowi sepertinya menyadari bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih mengalami sesat-pikir dan cacat logika mengenai yang komunis dan bukan komunis.