Ketua Umum Pengurus Besar ( PB) PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd tidak jenuh-jenuh memperjuangkan nasib guru se Indonesia. Berbagai cara ia lakukan. Melalui berbagi diplomasi, pandangan di media, maupun "rayuan". Semua demi memperbaiki nasib para guru.
Belum lama ini, dalam Forum Kongres PGRI yang berlangsung di Jakarta, sedikitnya ada 3 permintaan Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd kepada Presiden, Ir. Joko Widodo pada Pembukaan Kongres, Sabtu (2/3/24).
Adapun 3 permintaan Prof. Unifah itu diantaranya, Tunjangan Profesi Guru (TPG) dipertahankan dan jangan berbelit-belit. Bagi Unifah, TPG adalah salah satu keputusan negara yang sangat besar dalam memperbaiki kesehjateraan para guru, melalui adanya penetapan Undang-Undang (UU) 14 Tahun 2005.
" Bapa Presiden, mohon agar Tunjangan Profesi Guru (TPG) tetap dipertahankan dan jangan berbelit-belit dalam proses seleksi. Kembalikan tahapan seleksi berdasarkan UU 14 Tahun 2005 yakni hanya dengan portofolio,"kata Unifah.
Bagian kedua, Prof. Unifah mengharapkan agar Guru diberi ruang yang luas mendidik anak-anak.
"Pak Presiden, mohon agar para guru diberikan kemerdekaan mendidik anak-anak. kurangi beban administrasi yang melilit para guru, termasuk sejumlah aplikasi yang memakan waktu. Kurangi Pembebanan Administrasi pada Guru. Tidak semua guru bisa dengan muda mengakses semua aplikasi yang diciptakan. Guru generasi muda mungkin lancar tetapi guru generasi tua, termasuk mereka mereka yang ada pada wilayah terisolir, pasti sangat kesulitan," kata Unifah.
Pada bagian ketiga, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI berharap agar segera menuntaskan seleksi PPPK untuk Guru Honor dan Tenaga Kependidikan  termasuk di sekolah-sekolah swasta.
"Janji 1 juta PPPK kiranya dituntaskan. Guru honor di sekolah swasta, termasuk tenaga kependidikan, juga harus menjadi perhatian dalam seleksi PPPK tahun 2024 ini. Guru Swasta pada sekolah swasta, jika lulus dan dibutuhkan, tetap ditempatkan di sekolah swasta, tidak harus ditempatkan di sekolah negeri," kata Unifah.
Maksimus Masan Kian, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, NTT merespon pernyataan Ketua Umum PB PGRI. Terkhusus pada point 3. Bagi Maksi, PPPK tidak boleh ada diskriminasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
 "Kami merespon pada point yang ketiga, kiranya menjadi perhatian yang serius. Tidak boleh ada diskriminasi seleksi PPPK antara guru pada sekolah negeri dan guru pada sekolah swasta. Kiranya diperlakukan adil. Dan bagi guru pada sekolah swasta yang ikut seleksi PPPK dan dinyatakan lulus, tetap ditempatkan di sekolah swasta jika memang dibutuhkan," kata Maksi.
