Mohon tunggu...
makruf mochamad
makruf mochamad Mohon Tunggu... -

Praktisi pers, penulis dan editor. Alumni Indonesia-Ausralia Youth Exchange Program 1993-94, Brisbane, Millmerran, Canberra, Sydney, Medan dan Galang Suka. Pencinta Travelling.

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Stop Hegemoni TNI AL di Bandara Juanda!

28 Maret 2015   11:33 Diperbarui: 17 Juni 2015   08:53 168
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bisnis. Sumber ilustrasi: PEXELS/Nappy

KISRUH TNI AL dengan PT. Angkasa Pura(Persero) I (AP) di Bandara Internasional Juanda terkait penutupan akses Terminal Cargo sangat memprihatinkan. Karena bila ditelusuri, tentu ujung-ujungnya soal perebutan lahan.

Tentu saja penutupan terminal cargo itu sangat mengganggu perekonomian Jawa Timur khususnya aktivitas ekspor dan impor via transportasi udara. Gubernur Jawa Timur Soekarwo turun tangan dan meminta TNI AL segera membuka blokade. Namun, permintaan Gubernur dianggap angin lalu saja oleh phak TNI AL Juanda.

Wakil Presiden pun turun tangan dengan menjadi mediasi pertemuan AP I dan TNI AL untuk mencari solusi terbaik kasus tersebut. Namun, meski sudah ditangani Wapres, kok ya masalah ini belum selesai. Buktinya, TNI AL Juanda masih menutup terminal cargo. Pada 27 Maret 2015,  merupakan hari ke-16 penutupan terminal cargo. Hari itu, Komisi V DPR  pun sidak ke lokasi dan TNI AL Juanda tetap menunjukan sikap arogansinya dan  terminal cargo belum dibuka. .

Gubernur dan Wakil Presiden tidak dianggap oleh pihak TNI AL Juanda.Karena, bagaimana pun pembukaan blokade akses terminal cargo harus segera diupayakan agar roda perekonomian Jatim tidak terganggu. Namun, TNI AL tetap memblokade jalan ke terminal cargo karena mengklaim itu wilayah kekuasaannya.

Gubernur dan Wakil Presiden tidak dianggap oleh TNI AL Juanda. Pemerintah seakan-akan kehilangan wibawa di mataTNI AL Juanda. Yang jadi pertanyaan, bila kenyataannya demikian TNI AL Juanda itu berkedudukan di wilayah mana, kok sampai tidak menghargai lembaga kepresidenan ?

Pertanyaannya? Apakah TNI AL Juanda memilik pemerintah dan otoritas sendiri sehingga orang kedua panglima tertinggi ABRI tidak dihormati. Apakah hanya masalah sepeleh ini, Presiden harus turun tangan untuk menanganinya. Memang siapa TNI AL Juanda.

DULU, TAKSI PRIMA

Permasalahan TNI AL Juanda di Bandara Juanda bukan sekali ini saja. Anda tentu ingat soal urusan taksi bandara. Semua taksi bandara dikuasai atau dimonopoli oleh Taksi Prima yang notabene adalah di bawah operasional Koperasi TNI AL. Perusahaan taksi lainnya protes karena seharusnya mereka harus menikmati kue ekonomi sharing penumpang di Bandara Juanda.

Para pengusaha taksi ini pun melaporkan monopoli Taksi Prima itu ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Kasus ini disidangkan di KPPU dan hasilnya dominasi Taksi Prima sejak era Orde Baru di Bandara Juanda pun runtuh. Taksi Prima sempat a lot melepas hegemoni-nya sebagai penguasa bandara karena sulit melakukan putusan KPPU saat itu. Tapi akhirnya Taksi Prima atau Primkopal kemudian memperbolehhkan taksi-taksi lain untuk masuk ke bandara.

SOLUSI

Permalasahan TNI AL Juanda selalu bermasalah dengan AP I kerap muncul. Apa akar permasalahnnya? Salah satunya soal lahan. Bila soal lahan, ujungnya pasti soal pendapatan atau uang. Berikut solusinya:

Pertama, bila kasus seperti ini tidak mencuat lagi, Presiden harus turun tangan. Presiden harus membuat Kepres yang isinya TNI AL Juanda harus melepaskan 100% lahan Bandara Juanda dikelola AP I. Lahan TNI AL berubah status jadi lahan AP I.

BilaTNI AL Juanda masih memiliki lahan bandara, maka kasus rebutan lahan akan muncul lagi.

Kedua, KPK harus turun tangan menangani kasus ini.Karena seperti saya katakana di atas, perebutan lahan ujungnya adalah perebutan pendapatan atau uang. Karena dua lembaga ini institusi pemerintah, tentu yang direbutkan adalah uang negara bukan pajak.KPK harus turun tangan.

Ketiga, copot para oknum yangbermain di belakang kasus ini, khususnya pihak TNI AL Juanda. Karena seakan-akan TNI AL Juanda seperti memiliki pemerintahan sendiri—negara di dalam negara. Buktinya, kesatuan ini tidak menghormati Lembaga Kepresidenan.

Para oknum itu terlalu dienakan dengan operasional Bandara Juanda sejak era Orde Baru. Mereka lupa eraberubah jadi era reformasi dan ingin mempertahankan hegemoninya sebagai penguasa bandaradengan dalih keamanan negara.

Keempat; ubah system pendidikan di taruna TNI AL. Seperti diketahui, hirarki di TNI AL sangat kuat sekali beda dengan kesatuan lainnya. Seorang kelasi dilarang keras makan di ruang perwira. Sistem ini harus diubah, sehingga TNI AL bisa mereduksi arogansinya. Hari gini masih arogan sudah bukan zamannya, pak komandan!!!.(*)

Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun