Tata kelola global jelas mempengaruhi kepentingan semua negara. Dalam dunia yang berada dalam situasi bahaya sekarang, tidak ada negara yang bisa bertindak sendiri. Globalisasi telah menghubungkan kita jadi dekat satu sama lain. Jadi tata kelola global sekarang membutuhkan pemikiran baru dan konsep untuk membebaskan diri dari belenggu geopolitik. Harus diupayakan agar tata kelola global lebih bermanfaat untuk kondensasi konsensus global, untuk menghadapi berbagai tantangan yang komplek di dunia ini.
Mengapa upaya ini perlu dipikirkan dan dicari jalannya? Kejadian-kejadian di banyak belahan dunia yang memprihatinkan yang sedang berlangsung sekarang ini tidak boleh kita biarkan terus terjadi.....
Namun sebenarnya pada tahun 1990, politisi Jerman Willy Brandt pernah mengajukan konsep “tata-kelola global” dengan tujuan yang menaruh harapan dengan dibawah pengakuan nilai-nilai umum, dunia bisa menghindari konflik dan perang, dengan menggunakan “hukum untuk memerintah atau mengatur dunia,” ibaratnya seperti “hukum yang memerintah atau mengatur negara.”
Tapi setelah beberapa dekade telah lewat dan globalisasi juga telah meningkat, namun laju tata-kelola global belum juga ada kemajuan.
Pernyataan dan tindakan Presiden baru AS Donald Trump yang tampaknya cendrung ke arah proteksionisme perdagangan. Akan menjadi suatu yang sulit untuk tata kelola global. Demikian yang dikhawatirkan oleh banyak analis dan pengamat.
Dapat dikatakan banyak orang merasa kebingunan dan kehilangan sekarang, banyak yang kehilangan kepercayaan pada arah ekonomi global yang sedang berkembangan ini. Tidak lepas dari pengelola pemerintahan Indonesia sekarang yang harus terus memantau dari perkembangan yang akan diambil permerintah Trump dalam waktu-waktu dekat ini.
Pada 16 Januari 2017 lalu, Presiden Jakowi saat memberikan pengarahan pada rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur juga minta TNI antisipasi atas perubahan militer AS di era Trump.
Selain itu juga menyinggung soal pentingnya memiliki platform perdagangan. Menurut dia, banyak negara sudah punya platform perdagangan masing-masing. Jokowi mengatakan Indonesia harus punya platform dengan identitas perdagangan Indonesia.
"Hampir semua negara sekarang ini menyiapkan platformnya masing-masing, ada ritel platform, logistik platform, yang kalau kita sendiri tidak memiliki platform yang asli Indonesia sangat sulit sekali mengendalikan arus barang,"
Para analis menghendaki agar antisipasi atas kebijakan ekonomi Trump yang cenderung anti-mainstream mengundang kekhawatiran akan berdampak buruk terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. CORE Indonesia menggaris-bawahi beberapa hal yang patut direspon secara tepat untuk mengantisipasi kebijakan pemerintahan Trump ini. Misalnya sisi fiskal, sisi kebijakan perdagangan AS dan lainnya.
Antisipasi Tiongkok
